jpnn.com - SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai, rencana Alim Markus, presiden direktur Grup Maspion akan memensiunkan ribuan karyawan, merupakan hak mutlak pengusaha. Pemerintah memiliki kebijakan tersendiri yang harus ditaati semua pihak.
Penetapan UMK yang dilakukan provinsi mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Hasilnya, muncul angka yang harus dilaksanakan pengusaha di Indonesia. Termasuk di Jawa Timur, pengusaha harus melaksanakan yang sudah ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: Mengejutkan! Puluhan Anak Papua Meninggal Mendadak
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Sukardo dampak dari penetapan angka itu cukup besar. Salah satunya pemutusan hubungan kerja. “Itu konsekuensi yang bakal terjadi,” ucapnya.
Termasuk kebijakan pensiun dini, Soekardo sudah sering mendengar rencana itu. Begitu juga dengan Gubernur Jatim Sekarwo, sering mendengar keluhan dari Alim Markus. “Tapi bagaimana lagi, kami menyesuaikan aturan yang ada,” ucapnya.
BACA JUGA: Penyelenggaraan Pra-PON Pencak Silat di Gorontalo Terburuk, Ini Jawaban Panitia
Selain itu, apa yang disampaikan Alim Markus masih sebatas rencana. Pemerintah provinsi berharap kondisi ekonomi semakin membaik. Dengan begitu, ada harapan rencana pensiun dini itu dibatalkan.
Sedikitnya 1.800 karyawan yang akan dipensiunkan dini. Alim Markus menegaskan, ketetapan UMK tahun 2015 senilai Rp 2.700.000 itu sangat memberatkan pengusaha, termasuk dirinya. Apalahi tahun ini ada kenaikan menjadi Rp 3.045.000. Hal itu menjadi pukulan baginya.
BACA JUGA: Duh... Ibu Setengah Baya Tewas Usai Iris Lengan
Alim secara tegas menyatakan, kebijakan pensiun dini adalah alternatif terakhir. Perusahaan terpaksa melakukan itu untuk efisiensi. Apalagi, kondisi perekonomian di Indonesia tidak semakin membaik. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi juga tidak jelas.
Sukardo mengaku, pensiun dini akan menambah jumlah pengangguran di Jawa Timur. Namun, bisa jadi tidak demikian. Sebab, Alim Markus berencana membeli lahan di kawasan Ngawi. Proyek industri besar-besaran di bangun di kawasan tersebut. “Akan ada penyerapan tenaga kerja di wilayah lain,” jelas Sukardo.
Meski begitu, pemerintah provinsi berharap iklim ekonomi semakin membaik. Dengan demikian, pensiun dini tidak bakal terjadi dan pemekaran bisnis di kawasan Ngawi tetap berjalan. “Langkah itu akan meningkatkan roda perekonomian di Jawa Timur,” ucap dia. (riq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebakaran di SPBU, dan Pengendara Pun...
Redaktur : Tim Redaksi