jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu merasa cemas dengan hasil riset Kemenhan yang menyatakan ada tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila.
“Prajurit itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila,” ujar Ryamizard di acara halalbihalal di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
BACA JUGA: Ada Usul Bela Negara Naik Level Jadi Wajib Militer, Menhan Merespons Begini
BACA JUGA: Menhan Ryamizard Minta Polisi Pertimbangkan Jasa Kivlan Zen
Ryamizard khawatir data terkait tiga persen prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila akan menjadi bom waktu di masa depan.
BACA JUGA: Menhan Ryamizard Minta Polisi Pertimbangkan Jasa Kivlan Zen
Sebab, kata dia, tidak tertutup kemungkinan ada di antara personel TNI itu yang kelak menjadi panglima atau pejabat negara.
"TNI harus setuju Pancasila. Kewajiban itu tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI," katanya.
BACA JUGA: Kivlan Minta Perlindungan, Menhan Langsung Bisik-Bisik dengan Polisi
Ryamizard melanjutkan, selain TNI, hasil riset juga menunjukkan ada 18,1 persen pegawai swasta; 19,4 persen PNS; dan 19,1 persen pegawai BUMN yang tidak setuju dengan Pancasila.
"Sedangkan sebanyak 23,4 persen mahasiswa, serta 23,3 persen pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam di Indonesia," katanya.
BACA JUGA: Ada Usul Bela Negara Naik Level Jadi Wajib Militer, Menhan Merespons Begini
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya berupaya terus mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
“Kami ambil momentumnya, yakni untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan,” tuturnya. (tyo/c9/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansel Capim KPK Libatkan BNPT
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti