jpnn.com - SERANG - Puluhan pasien Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Banten yang hendak memeriksakan kesehatan dan mendapatkan perawatan terlantar selama dua hari ini. Tak sedikit pasien yang datang dari wilayah Serang dan Pandeglang memilih pulang tanpa mendapatkan pengobatan. Mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan lantaran dokter spesialis masih melakukan mogok karena belum mendapat insentif selama tiga bulan.
"Saya dari Cikeusal pak. Istri saya mau memeriksakan kandungan eh dokternya nggak ada. Kata orang rumah sakit tutup," kata Suandi pasien warga Cikeusal, kemarin (17/3). Suandi melanjutkan, dirinya dan isterinya sangat kecewa dengan pelayanan rumah sakit milik Pemprov Banten yang terkesan tak serius mendirikan rumah sakit.
BACA JUGA: Tes Honorer K2 Agustus-September
Padahal, istrinya mendapatkan rujukan dari Puskesmas Cikeusal dan harus diperiksa kandungannya di rumah sakit tersebut. "Rumah Sakit segede gini masa tutup? Heran saya juga kenapa bisa begitu. Sudah gini mah gimana lagi, ya balik lagi saja," keluh Suandi.
Hal senada dikeluhkan Sartini, 33, warga Baros. Ia mengaku tak percaya saat mendaftar rawat inap untuk anaknya yang menderita kejang-ejang sejak kemarin sore, namun ditolak lantaran menurut pihak manajemen, RS tersebut tutup. "Saya engga ngerti, kok bisa sih tutup. Baru dengar saya, ada RS tutup. Bangkrut atau apa sih. Saya masih tidak ngerti," kata Sartini heran.
BACA JUGA: Kader Golkar di DPR Tunggu Putusan Final
Ia mengaku sangat menyesal kenapa harus membawa anaknya ke RS milik Pemprov, jika kenyataannya mendapatkan jawaban RS tidak beroperasi. "Saya harus ke RS Pandeglang. Kenapa saya bawa kemari ya, di Pandeglang juga ada rumah sakit. Memang sih harapan saya RS bisa memberikan pelayanan maksimal, karena saya pernah dengar RS ini lebih lengkap," tuturnya seraya menambahkan, dirinya juga mendengar rumah sakit milik Pemprov Banten ini menghabiskan anggaran yang sangat besar.
"Ini bentuk ril, bahwa masyarakat memang sangat sulit mengakses layanan kesehatan. Saya bingung, sebenarnya pejabat pemerintah ini kerja tidak sih. Dan kalaupun kerja buat masyarakat atau kesejahteraan diri sendiri," keluhnya.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Minta Seluruh Instansi Setop Pemborosan
Sementar a diketahui gelombang aksi mogok puluhan dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten terus berlanjut. Para dokter rumah sakit milik Pemprov Banten bahkan mengancam akan terus mogok selama direktur utama (Dirut) masih dijabat oleh pelaksana tugas.
"Selama pak Plt Rano Karno belum mendefinitifkan Dirut RSUD Banten, dengan berat hati kami akan terus melakukan mogok melayani pasien. Saya dengan kawan-kawan dokter memohon maaf kepada pasien," ujar salah satu sumber INDOPOS (Group JPNN.com) yang enggan disebut namanya, Selasa (17/3).
Ia menambahkan, selain mendesak Rano Karno menempatkan Dirut definitif, para dokter meminta agar manajemen rumah sakit mengedepankan transparansi jasa medis dan pengelolaan rumah sakit.
"Sejak kami memberikan pelayanan disini, tidak ada klausul yang jelas soal insentif jasa medis. Bahkan belakangan sudah tiga bulan kami insentif, kami tidak dibayarkan pihak manajemen," katanya.
Sementara diketahui, jabatan Dirut RSUD Banten kini diisi oleh pelaksana tugas. Tak diketahui pasti secara resmi dr Hendarto mundur dan pengisian jabatan Dirut RSUD Banten oleh pelaksana tugas. Dikabarkan Plt Dirut RSUD Banten diisi oleh asisten daerah (Asda) III, Jaka Suseno.
Sementara Plt RSUD Banten, Jaka Roseno saat dikonfirmasi membenarkan adanya gangguan pada pelayanan di rumah sakit Banten akibat sejumlah dokter yang tidak masuk. ”Iya memang tadi pelayanan bermasalah,” kata Jaka, Senin (16/3).
Terkait selama tiga bulan insentif para dokter yang belum dibayarkan, dan jasa medis yang tidak transparan, Jaka enggan berkomentar banyak. "Coba nanti saya cek, kebenarannya," kata Jaka singkat. (bud/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Sisir Poso untuk Antisipasi Gangguan Sail Tomini 2015
Redaktur : Tim Redaksi