jpnn.com - MEDAN - KPU Sumut dan Bawaslu setempat telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran pelaksaan pilgub Sumut 2018 mendatang. Dana yang diusulkan fantastis, Rp 1,2 triliun
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meyakini usulan anggaran itu setelah nantinya dapat terkoreksi hingga Rp 400 miliar. Sebelumnya sudah ada perkiraan pengurangan sebesar Rp 250 miliar.
BACA JUGA: Kenapa Lari, Mas Agus?
"Saat ini ada tim yang akan membahas hal itu, artinya baik KPU dan Bawaslu tentu ada dasarnya kenapa mereka mengusulkan anggaran yang terlalu besar, makanya nanti dibicarakan mana anggaran yang dapat direalisasikan dan mana yang tidak bisa direalisasikan," ujar Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group).
Terkait adanya pelaksanaan Pilkada di delapan kabupaten/kota di waktu yang sama, untuk kemungkinan sharing anggaran, Erry meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga.
BACA JUGA: Lihat, Penampilan Mas Agus Lari Pagi di Ragunan, Oke Nggak?
"Kalau untuk detailnya silahkan ditanya langsung sama Sekda ya," ujar Erry.
Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan inventarisir anggaran terutama untuk kegiatan.
BACA JUGA: Balon Bupati Ini Diprediksi tak Lolos dan Terancam Pidana
Hasban menjelaskan untuk anggaran tersebut, baik Pemprov Sumut maupun delapan pemkab/pemko akan bertanggung jawab bersama-sama.
"Makanya dari hasil koreksi kita kemarin bersama 8 kabupaten/kota, untuk koreksi kegiatan bisa kita tekan hingga Rp 250 miliar," kata Hasban.
Untuk koreksi kegiatan tersebut, juga akan mengarah kepada koreksi nilai nominal anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu Sumut.
"Jadi selain koreksi kegiatan, maka akan kita lakukan koreksi nominal, jadi bisa kita tekan perkiraan sampai Rp 400 miliar," terang Hasban.
Pengamat Anggaran di Sumut, Elfenda Ananda mengatakan bahwa biaya untuk pesta demokrasi itu cukup mahal.
"Jadi kalau anggarannya hingga Rp1 triliun, itu harusnya bisa ditampung hingga tiga termin anggaran, jadi tiga tahun sebelum pilkada bisa ditampung misalnya Pilgub Sumut 2018, maka harusnya dari tahun 2015 sudah ditampung hingga anggaran 2017 sebagai anggaran cadangan dan aturannya bisa dibuat perda," jelasnya. (bal/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timses Anies-Sandi Juga Gaet Artis, tapi...
Redaktur : Tim Redaksi