jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria menanggapi surat peringatan kedua (SP2) dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) terkait 9 permasalahan di ibu kota.
Menurut Riza, pihaknya sangat menghargai dan menghormati pendapat siapa pun terutama warga.
BACA JUGA: Datangi Balai Kota DKI, KOPAJA: Anies, Waktumu Sudah Habis
"Silakan kelompok masyarakat yang memberikan pendapat, kritik, rekomendasi, usulan, itu kami hormati. Kita (warga-pemerintah) bisa duduk sama-sama melihat mana yang sudah, mana yang belum," ucap Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8).
Mantan anggota DPR RI itu menyebut penyelesaian berbagai permasalahan di Jakarta, sepeti macet dan banjir tidaklah mudah.
BACA JUGA: Penelusuran Dahlan Iskan soal Skema Kaisar Sambo
Menurut Riza, bahkan ada masalah yang tak bisa diatasi hanya dalam jabatan kepemimpinan satu periode atau lima tahun.
“Tiba-tiba, macet selesai dalam satu periode, tidak mungkin, ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya, tidak mungkin," tuturnya.
BACA JUGA: Kritik Anies Baswedan, PSI: Yang Dipamerkan Tidak Sesuai dengan Apa yang Diwacanakan
Meski begitu, dia pamer terkait sejumlah program yang menurutnya berhasil dikerjakan oleh dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan.
"Lihat transportasi kita (Jakarta, red) membaik tidak? Kan jelas. Ada penambahan enggak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan," terangnya.
Sebelumnya, massa KOPAJA mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa pagi.
Mereka melayangkan SP2 untuk Gubernur Anies Baswedan yang tidak menjalankan sejumlah propamnya dengan baik.
9 Permasalahan DKI Jakarta yang disoroti KOPAJA:
1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).
BACA JUGA: Seusai Menggerebek Anggota DPRD, Kasat Narkoba Polres Kuansing Diperiksa Paminal, Oalah
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air.
3. Penanganan banjir Jakarta belum menyelesaikan sejumlah penyebabnya.
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
BACA JUGA: Irjen Fadil Imran Ikuti Arahan Kapolri, Singgung soal Judi
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.
6. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial.
7. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta.
8. Belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.
9. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi penyandang disabilitas. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi