jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, pemberhentian Archandra Tahar dari posisi menteri ESDM karena memiliki kewarganegaraan ganda merupakan puncak dari buruknya Sekretariat Negara dalam manajemen administrasi dan penerapan hukum tata negara. Karenanya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno harus ikut bertanggung jawab.
Emrus mengatakan, Pratikno tidak cukup hanya mengumumkan pemberhentian Archandra dari menteri ESDM tersebut. "Karena itu, sudah saatnya presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Mensesneg secara detail agar tidak terulang lagi kesalahan berikutnya ke depan," kata Emrus Selasa (16/8).
BACA JUGA: Hakim PN Jakarta Pusat Diperiksa KPK
Ia menjelaskan, kelemahan dalam pengelolaan administrasi dan penerapan hukum tata negara di istana bukan baru pertama kalinya terjadi. Menurut catatan Emrus, setidaknya sudah tiga kali terjadi kelemahan di Istana Kepresidenan yang mengejutkan publik.
Pertama adalah mencuatnya peratuan presiden (PP) tentang tunjangan uang muka mobil pejabat yang dicabut tidak berapa lama berselang karena mengandung sejumlah kelemahan. Kedua, pidato Presiden Joko Widodo pada Hari Lahir Pancasila menyebut Bung Karno lahir di Blitar, padahal yang benar ialah di Surabaya.
BACA JUGA: Hamdalah, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Tertinggi di Asia
Ketiga, penyebutan Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Pak Jokowi, Ini Saran Fahri Hamzah Terkait Arcandra Tahar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Musa Zainuddin Digarap KPK
Redaktur : Tim Redaksi