jpnn.com, JAKARTA - Usulan agar kekurangan satu juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dialihkan ke CPNS, rupanya tidak semuanya disetujui honorer. Seperti yang diungkapkan Ketum Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Raden Sutopo Yuwono. Dia tetap bersikukuh meminta kuota satu juta guru PPPK untuk honorer tetap dimaksimalkan, bahkan ditambah.
"Kami mengapresiasi Komisi X yang mendesak Mendikbud mengisi kuota guru PPPK yang kosong dengan CPNS. Namun, kalau bisa kami minta agar memaksimalkan dulu permohonan yang kami sampaikan 28 Januari 2020 kepada pemerintah, perihal kuota PPPK bagi guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah negeri," tuturnya kepada JPNN.com, Sabtu (27/2).
BACA JUGA: Seharusnya Penyelesaian Masalah Honorer dengan Keppres Pengangkatan PNS, Bukan PPPK
FHNK2 PGHRI juga telah menyampaikan kepada Kemenag RI untuk kuota guru honorer non K2 pendidikan agama Islam (PAI) agar dimasukkan ke dalam usulan satu juta guru PPPK. Dia yakin, bila kekurangan kuota satu juta guru PPPK diisi dengan guru agama di bawah Kemenag maka bisa terpenuhi.
"Jangan diisi dulu dengan CPNS. PPPK ini juga sangat penting karena kami sudah menunggu 4 tahun hingga pemerintah membuka satu juta guru PPPK dari seluruh honorer tanpa batasan usia," terangnya.
BACA JUGA: Panja Honorer Bergerak 8 Maret, Guru dan Tendik Harus Diangkat Jadi ASN
Sutopo juga meminta pemerintah pusat jangan menunda lagi untuk mengumumkan pelaksanaan seleksi 1 juta PPPK sesuai Jadwal Maret 2021.
Dia mengaku kecawa mengapa upaya Presiden Joko Widodo yang sudah menginstruksikan kepada seluruh pemda agar menyukseskan 1 juta guru PPPK yang sudah mengakomodir sisa honorer K2 dan non K2 malah akan digagalkan.
BACA JUGA: Yusak GTKHNK35+: Pilih Kembali Anggota Legislatif dan Kepala Daerah yang Perjuangkan Honorer
"Bapak Dirjen GTK Iwan Syahril dan Mendikbud Nadiem Makarim juga sudah berkali-kali langsung turun tangan kerja keras menyosialisasikan rekrutmen 1 juta guru PPPK dengan sangat detail."
"Bahwa anggaran gaji PPPK menggunakan dana APBN tetapi mengapa sampai jelang pengumuman Maret 2021 baru separuh lebih yang usulkan. Sayangnya daerah malah setengah hati mengusulkan kebutuhan formasi guru PPPK," sambungnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad