JAKARTA - Rencana Indonesia bergabung dengan kemitraan trans pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu membuat produk Vietnam dan Malaysia berpotensi lebih dulu menguasai pasar Amerika Serikat sebelum Indonesia bergabung.
''Masih sangat lama, tidak perlu berpolemik. Perkiraan saya paling cepat 2022. Itu pun kalau disetujui anggota-anggota TPP yang lain,'' ujar Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Achmad Sigit DwiÂwahjono di Jakarta kemarin (17/2).
Kini Kemenperin dan kementerian terkait lain seperti Kementerian Perdagangan masih mempelajari 6.000 lembar dokumen kesepakatan TPP yang berisi poin-poin perjanjian. ''Sampai sekarang kami masih mengkaji sejumlah aspek. Ada yang bisa kami terima, ada yang tidak,'' ungkapnya.
Salah satu yang menjadi keberatan Indonesia adalah tidak diakuinya kebijakan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri). Padahal, kebijakan tersebut sudah ditetapkan pemerintah dalam rangka mengurangi pemakaian produk impor. ''Yang tidak menguntungkan tentu kami cari solusinya,'' katanya.
Indonesia, lanjut Achmad, baru mengajukan permohonan bergabung dengan TPP jika 12 negara anggotanya sudah meratifikasi. Hal itu, menurut dia, tidak mudah karena setiap negara juga membahasnya secara mendalam. ''Kami perkirakan itu butuh dua tahun. Itu pun saya yakin ada yang belum selesai,'' jelasnya.
Kondisi tersebut bisa tidak menguntungkan karena produk dari Vietnam dan Malaysia yang lebih dulu bergabung menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk Indonesia. ''Dalam masa jeda sebelum 2022, pasar Amerika Serikat bisa dikuasai Vietnam dan Malaysia karena bebas bea masuk,'' ungkapnya.
Achmad menuturkan, Kemenperin akan terus berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait dengan kesiapan Indonesia bergabung dengan TPP. ''Segala kemungkinan bisa terjadi karena prosesnya masih lama. Bisa saja 12 negara itu tidak setuju kami gabung,'' tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menjelaskan, pemerintah tidak perlu mengikuti langkah negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Malaysia yang telah bergabung dalam TPP. ''Kami harus punya pertimbangan mendalam, untung ruginya harus dihitung,'' paparnya.
Meski diakui ada keuntungan jika Indonesia masuk TPP. Salah satunya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk produk-produk tertentu. ''Sebelum masuk TPP, masih banyak sektor di dalam negeri yang perlu kami benahi. Percuma juga pasar terbuka tapi produk kami tidak kompetitif,'' jelasnya. (wir/c15/oki/pda)
BACA JUGA: Wah, Vietnam - Malaysia Berpeluang Curi Start dari Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Minyak Dunia Anjlok, Pemerintah Diminta Cekatan Siapkan APBN Perubahan
Redaktur : Tim Redaksi