jpnn.com, PADANG - Koalisi Penyelamat Hutan Mentawai (KPHM) menyesali sikap pemerintah kepada masyarakat Mentawai, Sumatera Barat.
Selama satu minggu, KPHM turun ke jalan menyuarakan aspirasi, salah satunya di depan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar.
BACA JUGA: Menhub Targetkan Mentawai Punya Bandara Baru Agustus 2022
Selain di lokasi tersebut, Tugu Perdamaian Merpati Kota Padang, Simpang Masjid Raya Sumbar, dan di depan kantor Gubernur Sumbar juga menjadi titik KPHM menggelar aksi.
Massa aksi membawa spanduk, salah satunya bertuliskan selamatkan hutan masa depan Mentawai.
BACA JUGA: Tolak Izin PKKNK di Desa Silabu, Koalisi Penyelamat Hutan Turun ke Jalan
Salah satu orator dalam aksi tersebut, Yulia Tiorajani Satoko mengatakan, bagi masyarakat Mentawai hutan adalah emas.
"Untuk itu kami akan terus memperjuangkan keselamatan hutan Mentawai," ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumbar Bentuk Nagari Ramah Harimau, Ini Tujuannya
Menurut Yulia, masyarakat Mentawai tidak akan pernah diam ketika tanahnya dirusak.
"Kami tidak akan tinggal diam, ingat itu," kata perempuan berumur 33 tahun itu.
Perempuan asal Mentawai itu menyesali sikap pemerintah disebutnya selalu menipu orang Mentawai.
"Stop menipu masyarakat Mentawai dan orang tua kami dengan dalil kemajuan," katanya.
Sementara itu, perwakilan KPHM lainnya, Riri Warik mengatakan, saat ini Mentawai sedang digempur izin konsesi hutan.
"Desa Silabu di Pagai Utara izin PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan), sebentar lagi, Pulau Siberut juga akan masuk izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)," ujarnya.
Perinciannya, yaitu Taman Nasional Siberut 190.500 hektare, HTI PT. BAE 19.876 hektare dan akan masuk lagi PT. BAS mengurus izin PBPH sebesar 44.000 hektare.
"Tidak ada lagi yang tersisa untuk masyarakat adat Mentawai," ungkapnya. (mcr33/jpnn)
Redaktur : Adek
Reporter : Fachri Hamzah