jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya titipan perusahaan yang ikut dalam proyek di lingkungan Pemkot Bima, NTB.
Pihak yang didalami ialah Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang diperiksa pada Selasa (21/11).
BACA JUGA: Rumah Pj Gubernur DKI Dijaga Ketat TNI-Polri, Ada Apa, Nih?
"Lalu Gita Ariadi, Pj gubernur Nusa Tenggara Barat, saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait penerbitan izin dari salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/11).
Menurut Ali, Lalu Gita Ariadi merupakan pihak yang memberikan izin untuk mengikuti lelang di Pemkot Bima.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Ulang Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariandi Hari Ini
"Penerbitan izin tersebut disetujui saksi dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB," kata Ali.
Seperti diketahui, Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Lutfi (MLI) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/10). Lutfi ditahan penyidik KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi Besok
Kasus yang menjerat Lutfi berawal sekitar 2019. Saat itu, Lutfi bersama dengan salah satu anggota keluarga intinya, mulai mengondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan Pemkot Bima.
Lutfi kemudian meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima.
Dengan memanfaatkan jabatannya, Lutfi kemudian memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk membuat berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar.
Proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatan wali kota Bima.
Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk Tahun Anggaran 2019-2020 mencapai puluhan miliar rupiah.
Lutfi kemudian secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek-proyek dimaksud.
Proses lelang tetap berjalan akan tetapi hanya sebagai formalitas semata.
Faktanya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan.
Atas pengondisian tersebut, Lutfi menerima setoran uang Rp 8,6 miliar dari para kontraktor yang dimenangkan.
Proyek dalam perkara tersebut, antara lain, pelebaran jalan Nungga Toloweri dan pengadaan listrik dan penerangan jalan umum di perumahan Oi'Foo.
Teknis penyetoran uang kepada Lutfi dilakukan melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaannya, termasuk anggota keluarganya. (Tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lantik Bupati Karanganyar dan Pj Bupati Cilacap, Nana Sudjana: Jaga Netralitas ASN, Turunkan Kemiskinan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga