jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan sukarelawan Joko Widodo (Jokowi) biasa saja.
Hasto menganggap tidak ada yang istimewa, berbeda dengan PDIP yang jelas-jelas memberikan dukungan riil kepada Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Hasil Musra Jabar: Ganjar & Sandiaga Paling Banyak Dipilih Gantikan Jokowi
"Apa yang disuarakan Musyawarah Rakyat tidak mengejutkan dan tidak ada element of surprise dalam politik," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (1/9).
Kader PDIP, lanjut Hasto, diajarkan untuk mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar.
BACA JUGA: Bursa Cawapres Musra Jawa Barat, Erick Thohir Mencuat
Dalam politik juga, PDIP diajarkan pentingnya melakukan autokritik, serta mendengarkan suara yang berseberangan sekalipun.
PDIP menggunakan suara rakyat untuk melakukan penajaman, melihat akar persoalan, dan bertindak mengerjakan perbaikan.
BACA JUGA: Hasil Musra Relawan Jokowi, Muncul 10 Nama Capres, Ada Yang Bikin Kaget
"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma'ruf Amin, kami memberikan dukungan, bukan dengan puji-pujian yang memabukkan. Kami memberikan dukungan dengan melakukan sinergi koneksitas dan pergerakan seluruh elemen partai, baik struktur, eksekutif, dan legislatif partai untuk bergerak satu arah, mendorong prestasi maksimum pemerintahan saat ini," kata Hasto.
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP memiliki kekuatan lebih dari 1,2 juta pengurus partai aktif, 128 anggota DPR RI, 418 DPRD tingkat provinsi, serta 3.232 DPRD tingkat kabupaten/kota.
Tak hanya itu, lebih dari 54 persen kepala daerah di Indonesia dari PDI Perjuangan, semua bergerak satu arah memperkuat dukungan rakyat ke pemerintah.
"Meskipun pada saat Pilpres 2019 yang lalu, seluruh daerah yang dipimpin PDI Perjuangan berhasil memenangkan secara mutlak kemenangan Pak Jokowi, tetapi kami tetap bersikap rendah hati bahwa hal tersebut terjadi karena rakyat," lanjut Hasto.
Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu penting ditekankan, sebab makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan.
"Tanggung jawab bagi masa depan, bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," kata dia.
Di sisi lain, PDIP juga bertanggung jawab terhadap peningkatan keberhasilan Presiden Jokowi, terutama dalam upaya pemulihan pandemi dan tekanan global yang tidak ringan ini.
"Itu skala prioritas kami dan menurut kami jauh lebih penting daripada menampilkan elektoral Pak Jokowi sebagaimana dilakukan Musra. PDI Perjuangan lebih tertarik mendengarkan suara-suara dari pendukung yang masih belum puas dengan kinerja Pak Jokowi dan dari situlah PDI Perjuangan bekerja semakin keras untuk legasi Pak Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin," jelas dia.
Doktor Ilmu Pertahanan itu juga menyampaikan Pilpres 2024 sudah sangat jelas, ada tahapannya dan sudah menjadi praktik demokrasi yang semakin terlembaga.
Oleh karena itu, PDIP mengajak seluruh pendukung Jokowi, termasuk seluruh parpol di pemerintah dan juga sukarelawan, untuk bekerja lebih keras lagi.
Hal itu untuk memacu kemajuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan kini menghadapi tantangan baru.
"Itu lebih positif daripada memanaskan situasional politik pilpres yang tahapan pencalonnya masih Oktober 2023," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Effendi Simbolon Kritik Rencana Musra Pendukung Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga