jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, aset-aset negara yang dikuasai TNI seperti halnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya dioptimalkan.
Hal itu agar lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan TNI tapi juga untuk kepentingan umum.
BACA JUGA: Menhan: Waspada Saja..
Namun demikian, sebelum ini dilaksanakan, Presiden menekankan perlunya dilakukan pendaftaran ulang mengenai aset-aset tersebut.
“Inventarisasi ini berguna, untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi, aset TNI yang digunakan pihak ketiga baik oleh karena disewa atau tanpa sewa, dan juga aset TNI yang tidak dimanfaatkan atau idle,” kata Presiden Jokowi dalam pangantarnya pada rapat terbatas yang membahas Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI, di Kantor Presiden, Jakarta.
BACA JUGA: Jokowi Dapat Keris Berwarna Keemasan
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, menurut Presiden Jokowi, masih terdapat aset TNI yang belum tersertifikasi.
Karena itulah dia meminta segera di data ulang, diperjelas status hukumnya, kepemilikannya dari aset-aset tersebut, serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.
BACA JUGA: Pelapor Datangi Bareskrim, Tuntut Ahok Ditahan Sebelum 2/12
Dia mengutamakan azas kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku
Menurut Presiden, inventarisasi aset TNI juga akan memudahkan perencanaan pemanfaatan secara lebih jelas dan tepat.
Dia memberi contoh, misalnya aset-aset TNI yang berada di pusat-pusat kota yang cukup luas tetapi tidak dimanfaatkan, itu bisa dipikirkan dikaji ulang untuk dimanfaatkan lebih optimal.
Presiden menekankan, agar optimalisasi pemanfaatan aset TNI ini harus betul-betul berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.
“Prosesnya juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mempertimbangkan manfaatnya, baik untuk kepentingan TNI maupun kepentingan bangsa, kepentingan rakyat dan kepentingan negara yang lebih besar,” imbuhnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Menteri Keuangan, melakukan koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi aset-aset TNI.
Ia juga minta agar dilibatkan kementerian terkait, misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Presiden meminta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI sehingga lebih transparan lebih akuntabel.
“Saya juga berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang kita inginkan,” pungkas Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedemo 2 Desember Ingin Salat di Jalan, Ini Kata MUI
Redaktur : Tim Redaksi