JAKARTA--Pakar administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak persepsi publik yang menganggap jumlah Pegawai Negeri Sipili (PNS) Indonesia sudah terlalu banyak PNS. Menurutnya, dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa, maka jumlah PNS sebanyak 4,6 juta yang ada saat ini sudah tergolong minim.
"Saat ini Indonesia memiliki sekitar 4,6 juta PNS. Sebanyak 2,7 juta diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, serta tenaga medis. Itu berarti jumlah pegawai kita masih cukup moderat," kata Sofyan di Jakarta, Minggu (20/5).
Kalau kemudian pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur dengan mengurangi jumlah PNS tiap tahunnya, lanjutnya, karena kualitas pegawainya masih jauh dari yang diharapkan.
"Jadi ukuran kualitas bukan karena 55 persen PNS berpendidikan S-0 dan S-1, enam persen berpendidikan SD dan SLTP, 37 persen lulusan SLTA. Sebab, lulusan sarjana belum tentu berkualitas baik dan lulusan SLTA berkualitas buruk," tambahnya.
Reformasi birokrasi, lanjut Sofyan, mencakup tiga aspek. Yaitu susunan organisasi, tata kerja, sumber daya manusia dan budaya birokrasi.
"Kenapa harus ada moratorium CPNS itu karena organisasi dan tata kerjanya perlu diatur. Mengapa juga kuota penerimaan CPNS hanya separuh dari jumlah pensiunan tiap tahunnya. Dengan cara ini diharapkan, PNS yang kompetensinya rendah akan tergantikan sedikit demi sedikit dengan aparatur berkompetensi tinggi," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompetensi Legal Drafter Perlu Ditingkatkan
Redaktur : Tim Redaksi