jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wajar keluhan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat diwawancarai salah satu media Australia beberapa waktu lalu.
Pasalnya, Anies seorang kepala daerah, tetapi terkesan tidak bisa berbuat banyak karena terganjal kebijakan pemerintah pusat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: THR Cair Mal Diserbu Pengunjung, Din Sentil Jokowi, Anies Angkat Bicara
"Wajar jika Anies mengeluh. Karena sebagai gubernur tak bisa power full dalam menangani persoalan Corona di Jakarta. Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang kepada jpnn.com, Sabtu (16/5).
Menurut dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini, Anies ingin menunjukkan dirinya bukan seorang superman. Butuh dukungan pemerintah pusat dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Anies Baswedan Keluarkan Aturan Ketat soal Keluar Masuk Jakarta
Namun yang terjadi justru pemerintah pusat terkesan tidak memberikan support terhadap keinginan dan kebijakan tersebut.
"Anies ingin A, tetapi pemerintah pusat ingin B. Jadinya tak ketemu," katanya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Rakyat Sedang Bingung, Ruhut di Antara Sri Mulyani vs Anies Baswedan
Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga terkesan berubah-ubah, bertabrakan, dan bertentangan soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Saya kira kebijakan pemerintah pusat soal PSBB yang terkesan berubah-ubah merugikan Anies," kata Ujang.
Sebelumnya, Anies mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang disebut tidak konsisten terkait operasional bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) dari ibu kota.
Mantan mendikbud itu juga mengakui dirinya merasa frustrasi dengan cara yang diambil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam menangani wabah corona, utamanya yang terjadi di ibu kota.
Keluhan-keluhan Itu disampaikan Anies dalam wawancara dengan salah satu media Australia beberapa waktu lalu.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang