Wakapolri Sebut Ada Peningkatan Intoleransi

Riset: 20 Persen Penduduk Setuju Gunakan Kekerasan untuk Menegakkan Agama

Rabu, 15 Maret 2017 – 19:42 WIB
Wakapolri Komjen Syafruddin. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - WakaPolri Komjen Syafruddin mengatakan, hasil riset sejumlah organisasi memperlihatkan bahwa sekitar 19 juta penduduk Indonesia cenderung melakukan kekerasan atas nama agama. Baik itu hasil riset dari LSM Setara Institute, Wahid Institute maupun beberapa lembaga lain.

"Bahkan 20 persen penduduk setuju menggunakan kekerasan untuk menegakkan prinsip agama. Peningkatan intoleransi juga banyak dipengaruhi oleh kondisi luar. Baik di Timur Tengah, Eropa, AS, dan sebagian Afrika serta Asia Barat," ujar Syafruddin, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan KOnflik Sosial 2017 di Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

BACA JUGA: Ini Poin Penting Kesepakatan Kepolisian se-Asia Selatan

Selain hasil survei dari sejumlah LSM, kata Sjafruddin, data staf operasi Polri juga memperlihatkan konflik berlatar belakang SARA pada 2015 lalu tercatat mencapai 1.568 kasus.

"Kemudian, bentrok massa 1.068 kasus, konflik sosial terbuka 53 kasus. Penanganan konflik masif reaktif bahkan seperti pemadam kebekaran," ucapnya.

BACA JUGA: Simak! Begini Sikap GP Ansor Soal Pemimpin Nonmuslim

Di hadapan sekitar 1.500 peserta rakornas yang terdiri sekda provinsi, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kepala BIN se-Indonesia dan sejumlah pejabat daerah lain, Sjafruddin juga memaparkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2017.

"Kondisi yang terjadi menunjukan kondisi keterbelahan masyarakat selama penyelenggaraan pilkada. Kejadian menonjol, 152 kejadian sebelum pencoblosan terutama terjadi di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua. Selanjutnya tindak pidana menunjukan penurunan dibanding 2015 yakni 34 kasus menjadi 32 kasus. Ini menunjukan penyelenggaran pilkada masih menimbulkan ekses negatif dalam bidang keamanan," tutur Sjafruddin.

BACA JUGA: Fungsi Survei Sebagai Konsultan Politik Harus Dipisah

Menurut Sjafruddin, peristiwa kekerasan selama pilkada tidak perlu terjadi. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum. Bila ada tidak ada ketidakpuasan, kecurangan dan berbagai pelanggaran, dapat ditempuh jalur hukum. Bukan dengan cara merusak, bentrok atau pun tindak kekerasan fisik yang merugikan.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Kerahkan 10 Ribu Personel demi Raja Salman


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler