Waketum Demokrat: Tidak Boleh Ada yang Ditutup-tutupi

Selasa, 07 Januari 2020 – 16:25 WIB
Wakil Ketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Foto: Boy/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan menyatakan partainya sangat mendukung DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasrayagate, untuk mengusut skandal yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut dia, pansus akan memperjelas pengusutan kasus yang diduga telah merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut. “Kami mendukung pansus itu, supaya jelas,” tegas Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

BACA JUGA: MAKI Berencana Sambangi Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan bahwa kehadiran pansus akan membuat apa yang sebenarnya terjadi di Jiwasraya terungkap secara transparan.

Ia menyatakan kehadiran pansus juga tidak akan mengganggu proses penyidikan Jiwasraya yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Itu berarti proses yang sudah dilakukan oleh penegakan hukum, dalam hal ini kejaksaan, silakan bergulir,” ujarnya.

BACA JUGA: Komisi XI: Langkah Jokowi Selamatkan Jiwasraya Sudah Benar

Dia mengatakan DPR nanti akan menilai dan memutuskan apakah pembentukan pansus itu harus menunggu atau tidak hasil penyidikan dari Korps Adhyaksa.

“Karena kan harus diberikan kesempatan juga (penegak hukum) untuk bekerja. Nanti hasilnya itu DPR akan melihat apakah cukup puas atau tidak. Kalau memang belum, maka bentuk pansus,” kata anggota Komisi I DPR ini.

BACA JUGA: Wacana Class Action Mencuat, Anies Baswedan Langsung Kumpulkan Anak Buah

Sekali lagi, ia menegaskan, Partai Demokrat pada prinsipnya sangat mendukung pembentukan Pansus Jiwasrayagate. “Ini harus dibuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiwasraya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ihwal perlu atau tidaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Syarif menyatakan bahwa pada dasarnya dalam pengungkapan kasus, semua sector bisa dilibatkan. Semua sisi harus dibuka.

“Kalau ada aliran dana diduga ilegal, ya harus dibuka dari siapa ke siapa, tanggal berapa. Jadi harus dilibatkan (PPATK),” ungkap mantan menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan sudah ada tiga fraksi di parlemen yang mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Hanya saja, Dasco tidak menjelaskan detail tiga fraksi apa saja yang sudah setuju. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler