jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY soal dugaan tidak netralnya oknum aparat dalam pilkada serentak harus ditindaklanjuti pemerintah.
Sebab, kata dia, SBY adalah mantan presiden yang pernah berkuasa selama dua periode atau sepuluh tahun. Dia yakin bahwa SBY tidak sembarangan bicara, dan pasti memiliki fakta. "Beberapa hari terakhir ini muncul dugaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, apalagi yang menyampaikan adalah Pak SBY. Beliau adalah mantan presiden dua periode," ungkap Taufik di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6).
BACA JUGA: Daripada Bikin Gaduh, Pak SBY Lebih Baik Lakukan Ini
Dia menyarankan sebaiknya pemerintah maupun penyelenggara pemilu merespons positif apa yang disampaikan oleh SBY. Mereka harus memastikan kepada publik bahwa dalam pilkada serentak tidak ada hal-hal yang negatif dan subjektif.
Wakil ketua umum PAN itu menegaskan pemerintah harus memastikan pemilu benar-benar jujur dan adil. "Jadi harus dijaga bersama-sama, jangan sampai ada disintegrasi bangsa," ujarnya.
BACA JUGA: Pilkada Serentak Diharapkan Berlangsung Damai dan Demokratis
Dia menyatakan bahwa pemerintah atau siapa pun harus menjaga kondusivitas, termasuk netralitas dari seluruh aparatur sipil negara maupun aparat lainnya. Selain itu, setiap pasangan calon juga harus saling menghormati. "Pilkada besok ini rasa pilpres. Harus semua merasa puas, yang menang mengayomi, yang kalah menghormati yang menang," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Merasa Kasihan, Ngabalin Tuding SBY Baperan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Serentak Diyakni Berlangsung Damai dan Aman
Redaktur & Reporter : Boy