JAKARTA – Setelah wakil kepolisian, Irjen Pol Herman Effendi, mundur dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum karena dipicu perselisihan, kini giliran wakil dari Kejaksaan yang didesak mundurKeberadaan perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian di tubuh Satgas akan menghambat kerja-kerja pemberantasan mafia hukum.
Desakan itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah pada jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (1/8)
BACA JUGA: Hindari Calo, Dilarang Borong Tiket KA
Turut pula hadir pada acara itu Direktur Nasional Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar, serta pengamat hukum tata negara Refli Harun.”Akan bermasalah kalau ada Kepolisian dan Kejaksaan
Menurut Febry, pengganti Herman di Satgas tidak perlu dicari unsur kepolisian karena tidak menyelesaikan masalah
BACA JUGA: Besok, Jadwal Pelunasan Ongkos Haji Diumumkan
Justru dengan keberdaan perwakilan dari kepolisian dan kejaksaan, ulasnya, bisa mengkooptasi kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.Febri mengakui, meski Satgas adalah produk gaya kosmetik SBY dalam pemberantasan korupsi, namun keberadannya masih bisa diharapakan untuk melakukan pemberantasan mafia hukum di Kepolisian dan Kejaksaan
BACA JUGA: Mabes Polri Dinilai Serang Presiden
Karena itulah kami juga lapor ke Satgas dan lapor ke KPK terkait dengan rekening jendral yang mencurigakan,” pungkasnya(awa/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Beli Tiket KA Pada H-7
Redaktur : Tim Redaksi