”Kesepakatan bersama antara pimpinan DPR dengan alat kelengkapan dewan lainnya adalah kunker hanya diperbolehkan untuk menyelesaikan perancangan undang-undang,” tegas Taufik di gedung DPR Ri, Selasa (19/9).
Menurutnya, perancangan UU tidak bisa hanya bergantung kepada referensi literatur dan pengalaman dalam negeri. ”Jadi harus dapat pengalaman dari instansi negara lain,” imbuhnya. Dia menilai kunker ke luar negeri saat ini sudah sangat dibatasi dan tidak bisa lagi sembarangan.
”Yang jelas, kami mengusulkan agar Badan Kehormatan DPR berperan aktif untuk mengawasi kunjungan tersebut. Pertama, BK harus memantau prakunjungan. Harus diperhatikan apa saja agendanya. Kemudian setelah kunjungan selesai dipantau kembali apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau bahkan lebih baik lagi. Atau sebaliknya, justru tidak sesuai rencana. Maka perlu ada penindakan,” papar Taufik yang juga Sekjen PAN ini.
Dalam kesempatan itu, ia pun meminta agar rakyat jangan hanya melihat kunker sebagai sebuah pemborosan semata atau bagian dari sekedar jalan-jalan keluar negeri. ”Tolonglah, jangan hanya disoroti ketika anggota dewan menikmati makan malam di sebuah restoran atau mengunjungi tempat rekreasi. Ada tugas lebih penting dari itu yang harus menjadi perhatian juga,” katanya.
Dia menghimbau juga masalah kunker keluar negeri ini tidak lagi dimasalahkan lebih lanjut, karena akan banyak waktu terbuang dengan hanya memplemikkan hal ini.
Terkait usulan agar anggota dewan cukup kunker ke negara-negara di kawasan Asean, menurut Taufik, kunker tidak bisa hanya dibatasi hanya ke negara Asean saja. ”Sesuai kebutuhan saja,” pungkasnya.
Senada dengan Taufik, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini juga mengatakan kunker ke luar negeri tidak bisa kalau dibatasi hanya ke negara-negara anggota Asean tanpa ke Amerika atau Eropa. ”Pembatasan itu menjadi ambigu, karena urgensi dari sebuah kunjungan kerja tidak bisa dibatasi seperti itu. Kalau di Asean tidak sesuai dengan urgensinya maka tidak perlu kunker kesana. Begitu pula sebaliknya ke Amerika Serikat dan Eropa namun kalau tidak ada urgensinya maka tidak perlu ke sana,” jelasnya.
Menurut dia, masalah kunker tidak bisa dibatasi secara geografis. ”Apakah kemudian anggota dewan hanya kunker di Asean sementara pejabat negara boleh kemana-mana" Nah, yang harus dilihat adalah kepentingannya. Kalau memang yang dibutuhkan kunker ke Eropa maka harus ke sana,” tegasnya.
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ibnu Munzir Bakri menegaskan, masalah kunker bukan berkaitan dengan tempat, namun substansinya. ”Substansinya apa dulu, bukan masalah tempatnya dimana,” ujarnya. Ibnu mengatakan, pendekatan yang harus dipakai adalah substansi, yang artinya kalau memang sunbstansinya diperlukan kunker maka harus dilaksanakan, apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri. ”Jadi sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Golkar Yakini Bailout Hanya untuk Selamatkan Nasabah Khusus
Redaktur : Tim Redaksi