jpnn.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menyarankan para generasi muda yang merintis atau memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) untuk segera berkomunikasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar kualitas produknya bisa betul-betul terjamin.
Menurutnya, hal ini penting supaya pasar yang dituju meningkat apalagi saat ini tidak ada batas untuk menembus pasar lantaran teknologi yang begitu pesat.
Saran ini disampaikan Sjarifuddin Hasan saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Bersama BSN.
BACA JUGA: Menkop UKM Minta Industri Perbankan Tiru Sistem Fintech, Ini Alasannya
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama BSN dengan MPR bertajuk ‘Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Bagi Pelaku UKM’ itu diikuti ratusan pelaku UKM dan generasi muda se-Kabupaten Cianjur.
Kegiatan yang digelar di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (3/7) itu juga dihadiri Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN Yustinus Kristianto Widiwardono.
Sjarifuddin Hasan berharap sosialisasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Cianjur, karena program BSN itu diakui sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya sektor UKM.
“Salah satu yang menyebabkan UKM bisa eksis seperti saat ini karena program-program BSN," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Pria asal Sulawesi Selatan itu mengatakan cara untuk menaikkan kelas bagi pelaku UKM adalah dengan men-Standar Nasional Indonesia-kan (SNI) produknya.
BACA JUGA: Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Terus Dorong Kemudahan Bagi UKM Dapat Sertifikat SNI
Untuk itu, dia mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sesuai dengan SNI.
“Jadi jangan segan untuk berhubungan dengan BSN. Manfaatkan secara maksimal, karena ini merupakan program pemerintah yang patut kita sukseskan bersama," pesannya.
Guru besar Universitas Negeri Makassar itu mengatakan menjadi pelaku usaha di sektor ini banyak keuntungannya.
Salah satu keberuntungan dimaksud, jelas dia, karena keberpihakan pemerintah.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diluncurkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini masih dilanjutkan.
Program KUR disebut berdampak sangat luar biasa bagi pelaku UKM.
Karena itu, Sjarifuddin Hasan menyayangkan penyaluran KUR saat ini dilakukan secara terbatas hanya pada bank-bank besar.
Menurutnya, hal demikian berbeda di saat masa Presiden SBY di mana semua perbankan diberi kesempatan untuk menyalurkan KUR.
Menyalurkan KUR lewat banyak bank disebut sangat penting karena jumlah rakyat Indonesia besar, 275 Juta jiwa, sehingga perlu mendapat akses dengan mudah.
“Bila yang menyalurkan terbatas maka ada keterbatasan penyaluran. Nash, ini yang perlu dibenahi," ujar Menteri Koperasi dan UMKM era pemerintahan Presiden SBY itu.
Kepada pemerintah saat ini, Sjarifuddin Hasan mengingatkan dalam memberikan KUR diharapkan tidak berbelit-belit namun perlu diberikan kemudahan.
Jangan mempersulit misalnya dengan meminta laporan keuangan.
“Bila usaha dan domisili jelas, ditambah KTP, itu sudah cukup untuk memberikan KUR," tegasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi