jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengingatkan bahaya politik identitas menjelang Pemilu 2024, salah satunya bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama.
"Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat, lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik," kata Ahmad Basarah dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
BACA JUGA: Kejari Pekanbaru Siapkan 6 Jaksa untuk Tangani Pidana Pemilu 2024
Ketua Fraksi PDI Perjuangan mencontohkan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, ketika narasi Partai Allah versus Partai Setan mudah ditemukan.
Ada pula Pilpres 2019 disamakan dengan Perang Badar di zaman Rasulullah SAW.
BACA JUGA: PENA 98 Tolak Capres Pelanggar HAM dan Pelaku Politik Identitas, Sebut 2 Nama Beken
Basarah menegaskan hal tersebut tidak benar lantaran Perang Badar adalah pertempuran antara umat Islam melawan kaum musyrik penyembah berhala.
"Padahal masyarakat Indonesia tidak ada yang menyembah berhala, malah mayoritas adalah muslim," tegas Ahmad Basarah dalam diskusi yang mengangkat tema 'Problematika Politik Identitas Jelang Pemilu 2024' yang digelar FISIP Magister Ilmu Komunikasi UMJ itu.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga mengingatkan demi ambisi ingin memenangkan kontestasi pemilu lewat jalur pintas yang tidak elegan, para pelaku politik identitas bahkan rela melakukan kampanye hitam lewat berita-berita bohong, hoaks, fitnah, dan kabar-kabar menyesatkan lainnya asal tujuan mereka tercapai.
"Mereka tidak mementingkan politik kebangsaan, tidak peduli tindakan mereka mengancam persatuan bangsa atau tidak, pokoknya asal menang, segala cara bakal mereka lakukan," beber Basarah.
Padahal, lanjut Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI itu, berita bohong dan fitnah yang mereka sebar membekas di hati masyarakat bertahun-tahun, bahkan sampai Pemilu telah lama usai.
Dia mengungkapkan kini penggunaan narasi politik identitas telah sampai pada fase yang sangat sensitif ketika relasi agama dan negara dipersoalkan lagi.
Contohkan bentuk NKRI dibenturkan dengan ideologi khilafah, bahkan sangat terasa ada 'invisible hand' yang berupaya mengadu domba kaum nasionalis dengan kelompok Islam, TNI versus Polri.
Untuk itu, Anggota DPR dari Dapil Malang Raya itu mengajak semua aktivis seluruh parpol untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
"Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa parpol harus melakukan pendidikan politik, menciptakan iklim persatuan dan kesatuan, menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, mengamalkan Pancasila, serta memelihara keutuhan NKRI," jelas Ahmad Basarah mengingatkan.
Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini juga mengimbau semua pihak kembali pada UU 7/2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf c, yang menegaskan pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.
"Jika semua undang-undang ini dimaksimalkan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sendirinya kita semua sudah melakukan kontra narasi terhadap digunakannya politik identitas itu," kata Ahmad Basarah lagi.
Dalam diskusi publik tersebut juga hadir Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhroh, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, juru bicara PKS Muhammad Iqbal, Rektor UMJ Mamun Murod, serta pengamat politik Rocky Gerung.
Dalam orasinya, Siti Zuhroh juga mengingatkan bahaya politik identitas, apalagi jika identitas yang dieksploitasi adalah isu-isu yang berkaitan dengan agama. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi