jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Pasalnya, kata Syarief, setelah banyak langkah dilakukan yang dibekali Perppu Nomor 1 Tahun 2020, belum ada penurunan angka positif yang signifikan.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sebut Aksi Dua Prajurit TNI AL Ini Sebagai Bentuk Implementasi Nilai-nilai Pancasila
Syarief juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran PSBB serta mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan di tengah masih tingginya kasus positif COVID-19, tetapi masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan tegas.
Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan yang dimiliki.
BACA JUGA: Update Corona 10 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Pecahkan Rekor
"Bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).
Hingga kini, pandemi Covid-19 memang belum menemukan titik akhir penyebaran kasus terkontaminasi.
BACA JUGA: Pimpinan MPR RI dan Prabowo Subianto Bersilaturahmi, Menyenangkan
Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terjadi penambahan kasus positif harian tertinggi mencapai 1.043 pada Selasa (9/6). Minggu (7/6) terjadi penambahan 672 kasus, dan Senin (8/6), 847 kasus.
Syarief menegaskan angka ini menunjukkan bahwa kasus terkontaminasi positif Covid-19 kian meningkat dari hari ke hari.
"Seharusnya pemerintah belajar dari negara lain seperti Korea Selatan," kata dia.
Menurutnya, Korea Selatan melakukan pembatasan dengan ketat di awal pandemi. Kini mereka kembali membuka berbagai kegiatan setelah benar-benar terjadi penurunan kasus secara signifikan yakni hanya 20 dalam sepekan.
"Walaupun mereka membuka pusat-pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap menjalankan protokoler kesehatan dengan tegas," ujar Syarief.
Ia juga mencontohkan negara lain seperti Jepang yang membuka lockdown setelah hanya terdapat sebelas kasus positif corona selama dua pekan.
Selandia Baru yang juga melakukan hal serupa setelah mencatatkan nol kasus positif dalam dua pekan.
Indonesia juga harus belajar cara pemerintah kedua negara tersebut yang mampu melacak kasus secara cepat sehingga tidak menyebar terlalu banyak.
"Saat ini, pemerintah harus menjawab pertanyaan masyarakat, mampukah menyelesaikan pandemi dengan cepat dan tepat?" jelasnya.
Dia mengatakan DPR dan MPR telah membantu menyelesaikan Covid-19 melalui fungsi pengawasan dan legislasi dengan meloloskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
Selain itu pemerintah juga memiliki power pengaturan anggaran besar sehingga Deep Knowledge Group yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan 97 dari 100 negara teraman COVID-19 merupakan kondisi yang memprihatinkan.
Syarief menegaskan pemerintah agar membuat kebijakan dengan hati-hati, kritis, dan matang dengan harapan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Pemerintah tidak boleh hanya berharap pada masyarakat untuk patuh, namun juga harus membuat langkah tegas dan strategis.
"Pemerintah harus menjadi pemeran utama dalam penyelesaian masalah sebab pemerintah memiliki power dan anggaran bukan menunggu masalah selesai dengan sendirinya," pungkasnya. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy