Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya Pemerintah Penuhi Hak Pendamping PKH

Senin, 21 Agustus 2023 – 23:56 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan sejumlah arahan pada kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) PKH di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (21/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung agar hak para pendamping program Kesetiakawanan Nasional diupayakan dipenuhi pemerintah.

Tujuannya agar para pendamping program keluarga harapan (PKH) sekalipun menghadapi banyak kesulitan dan keterbatasan, tetap dapat mengedepankan jiwa kesetiakawanan sosialnya.

BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Ajak Kader PP Menjadi Teladan dalam Mengamalkan Pancasila

Pasalnya, para pendamping PKH bisa menjadi bagian yang mengiringi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dan menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan menyelamatkan bonus demografi agar hadir yang positif, bukan negatif, antara lain karena keluarga yang tidak sejahtera atau masih tingginya angka stunting.

“Masih ada waktu untuk memaksimalkan fungsi sebagai pendamping PKH, yaitu membantu keluarga menjadi keluarga harapan dengan mencari solusi dan mengkomunikasikan kepentingan mereka," terang Hidayat Nur Wahid (HNW) di depan peserta bimbingan teknis (Bimtek) PKH di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

BACA JUGA: Bangka Barat akan Merekrut 1.105 PPPK, Formasi Guru Paling Banyak

HNW menjelaskan melalui memaksimalkan fungsi pendamping PKH bertujuan agar mereka mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia dengan membentuk keluarga yang sah dan mendapatkan jaminan sosial untuk dapat membantu mengembangkan diri secara utuh sebagai manusia dalam keluarga yang bermartabat.

"Dengan demikian akan hadirlah keluarga yang memenuhi aspek penyelamatan bonus demografi, di antaranya dengan terkoreksinya angka stunting agar benar-benar bisa melahirkan generasi bonus demografi yang berkualitas lahir dan batin, bermanfaat dan bermashlahat," harapnya.

Menurut HNW, dengan segala kesulitan dan keterbatasannya, pendamping PKH tetaplah penting memiliki jiwa kesetiawakanan sosial nasional yang tinggi.

Sebab, dalam jiwa kesetiawakanan sosial itu ada sifat terkait dengan kerelawanan tidak sekadar menjadi petugas, tetapi pendamping PKH malah bisa menjadikan semua kegiatannya juga bagian dari penguatan spiritualitas dengan hadirnya spirit ibadah kepada Allah.

"Menjadikan pendampingan pada keluarga harapan ini juga menjadi bagian dari cara beribadah, karena membantu umat manusia. Ini sesuatu yang penting karena kita berada di negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata pimpinan MPR dari Fraksi PKS itu.

HNW berharap pendamping PKH tidak hanya terpaku dengan yang dikerjakan, tetapi mempunyai visi besar menjadi bagian yang terus membersamai bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, dan menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045.

“Kalau keluarga Indonesia adalah keluarga harapan, keluarga yang terpenuhinya hak mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mereka dapatkan sesuai UUD 1945, maka keluarga bisa menjadi bagian penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," tegasnya.

HNW mengungkapkan angka stunting di Indonesia masih berkisar pada 21 persen.

Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan syarat angka yang ditolerir hanya pada angka 13 persen.

“Masih perlu kerja keras menurunkan angka stunting dari 21 persen menjadi 13 persen. Masih ada waktu satu tahun untuk memaksimalisasi fungsi sebagai pendamping keluarga harapan, agar stunting dan angka stunting terkoreksi,” ujar HNW.

Pada kesempatan itu, HNW meminta pendamping PKH pada tahun politik ini agar turut mengingatkan semua warga bangsa untuk menggunakan kedaulatan dan hak pilihnya sebagai rakyat Indonesia pada Pemilu 2024.

“Ini bukan berarti menjadikan pendamping PKH sebagai simpatisan, tetapi menjadi pencerah masyarakat,," terang HNW.

HNW juga meminta pendamping PKH untuk mengingatkan agar jangan hanya gara-gara pemilu, kemudian menjadi pilu karena terjadi konflik anta warga.

"Seluruh penerima program PKH ini agar menjadi bagian yang mensukseskan pemilu, bukan menjadi bagian yang menghadirkan konflik antarwarga, pecah belah antarwarga, penyebaran hoaks, atau hal-hal lain yang tidak menghadirkan keadilan sosial, malah menghadirkan kerusuhan sosial, hal-hal yang tentu tidak kita inginkan," ujarnya mengingatkan.

Dia berharap keluarga harapan, keluarga bahagia, tentu adalah keluarga yang menjadi bagian dari solusi, menghadirkan harmoni dan mashlahat untuk institusi keluarga maupun eksistensi dan masa depan bangsa dan negara. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler