Wakil Ketua PN Bandung Ditangkap, Bukti Moral Hakim Jeblok

Sabtu, 23 Maret 2013 – 19:14 WIB
JAKARTA - Tertangkapnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudi Tedjocahyono oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait perkara yang ditanganinya, mengindikasikan jebloknya moralitas aparat penegak hukum di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Prof. Dr. Arvin Hamid, menyebut indikasi runtuhnya moral aparat peradilan sehingga terjerat perkara hukum di antaranya tampak dari serangkaian peristiwa yang menjerat sejumlah hakim belakangan ini.

"Jadi jika seseorang gagal menegakkan keadilan, padahal dia memiliki otoritas di bidang penegakan hukum, itu indikasi runtuhnya moralitas bangsa, termasuk moralitas aparat peradilan," kata Arvin dalam cara Sulaturahmi Nasional Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Semarang, Sabtu (23/3).

Arvin menambahkan, jika tidak segera dibenahi runtuhnya moralitas bangsa ini dikhawatirkan akan semakin memperparah buruknya kinerja penegakan hukum. "Peradaban kita masih jauh dari kata maju, karena penegakan hukum masih bersifat formalistik dan menafikan aspek moralitas. Ini harus segera dibenahi," tambah Arvin.

Sementara itu, Ketua Presidium MA IPNU Hilmi Muhammadiyah mengatakan NU sebagai ormas berbasis massa Islam terbesar di Indonesia tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Penguatan bidang ekonomi dan pendidikan dinilai dapat dilakukan sebagai salah satu cara dalam upaya perbaikan.

Dikatakannya, pascamuktamar ke 32 di Makasar tahun 2010 lalu, sudah berdiri 32 pondok pesantren di lingkungan NU. Sudah lahir lebih dari 120 doktor dari kaader-kader muda NU, yang semua kini sudah disebar ke berbagai perguruan tinggi se Indonesia.

"Program taktis ini merupakan bagiaan dari konsen NU ikut memperbaiki moralitas bangsa," tegas Hilmi yang meyakini Jika soliditas kader NU bisa terus dijaga, lanjutnya, capaian dalam upaya membantu perbaikan moralitas masih dapat terus ditingkatkan.

Silaturahmi Nasional MA IPNU dilaksanakan selama du hari di Semarang, dihadiri oleh utusan dari 13 provinsi dan 100 kota/kabupaten se Indonesia. Beberapa rekomendasi bidang ekonomi dan pendidikan yang dihasilkan dari forum tersebut akan diserahkan ke PBNU untuk ditindaklanjuti. (Fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pangdam VI Diponegoro Beri Sinyal Kerahkan Sat 81-Gultor

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler