JAKARTA – Pemerintah dituntut mengembalikan pengolahan, produksi dan kebijakan mengenai proses pengolahan minyak mentah di dalam negeri. Langkah ini diyakini dapat menekan jumlah kebutuhan BBM di dalam negeri, karena selama ini minyak mentah di Indonesia diproduksi oleh sejumlah perusahaan milik asing.
“Kalau kita kelola dan memakainya sendiri, tentu kita tidak defisit. Selama ini banyak cadangan minyak bumi kita justru dikelola oleh perusahaan asing,” ujar Ketua Umum Satuan Pelajar dan Pemuda Hanura, Muhammad Pradana Indraputra, di Jakarta, Selasa (18/6).
Karena itu Sapma Hanura menurutnya, dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubdisi dalam waktu dekat. Disamping waktunya yang dinilai sangat sangat tidak tepat menjelang ibadah puasa, iming-iming pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga dinilai sarat kepentingan politik.
“Kalau menaikkan harga BBM, kompensasinya itu pemerintah harusnya memerbaiki infrastruktur, terutama bidang transportasi. Sehingga tercipta transportasi yang murah, karena selama ini banyak kalangan menggunakan alasan tingginya biaya transportasi sebagai dasar untuk menaikkan harga. Jadi kalau ingin menaikkan BBM, konsekwensinya memerbaiki infrastruktur, tapi ini kenapa harus pemberian BLSM?,” katanya.
Kecurigaan semakin bertambah, karena diketahui dibalik rencana menaikkan harga BBM dengan alasan mengurangi subsidi, setiap tahun cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), selalu bersisa hingga mencapai Rp 100 triliun.
“Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmansyah, kemarin menyatakan bahwa APBN selalu tersisa hingga mencapai Rp 100 triliun. Ini kan aneh, buat apa mengurangi subsidi kalau cadangan masih banyak?” ujar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Langkah lain, Sapma Hanura menurut Pradana, juga mendesak pemerintah segera melakukan pengembangan sumber energi alternatif secara penuh, sebelum menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat memiliki alternatif dan pengaruhnya terhadap perlindungan persediaan minyak menjadi signifikan.(gir/jpnn)
“Kalau kita kelola dan memakainya sendiri, tentu kita tidak defisit. Selama ini banyak cadangan minyak bumi kita justru dikelola oleh perusahaan asing,” ujar Ketua Umum Satuan Pelajar dan Pemuda Hanura, Muhammad Pradana Indraputra, di Jakarta, Selasa (18/6).
Karena itu Sapma Hanura menurutnya, dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubdisi dalam waktu dekat. Disamping waktunya yang dinilai sangat sangat tidak tepat menjelang ibadah puasa, iming-iming pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga dinilai sarat kepentingan politik.
“Kalau menaikkan harga BBM, kompensasinya itu pemerintah harusnya memerbaiki infrastruktur, terutama bidang transportasi. Sehingga tercipta transportasi yang murah, karena selama ini banyak kalangan menggunakan alasan tingginya biaya transportasi sebagai dasar untuk menaikkan harga. Jadi kalau ingin menaikkan BBM, konsekwensinya memerbaiki infrastruktur, tapi ini kenapa harus pemberian BLSM?,” katanya.
Kecurigaan semakin bertambah, karena diketahui dibalik rencana menaikkan harga BBM dengan alasan mengurangi subsidi, setiap tahun cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), selalu bersisa hingga mencapai Rp 100 triliun.
“Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmansyah, kemarin menyatakan bahwa APBN selalu tersisa hingga mencapai Rp 100 triliun. Ini kan aneh, buat apa mengurangi subsidi kalau cadangan masih banyak?” ujar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.
Langkah lain, Sapma Hanura menurut Pradana, juga mendesak pemerintah segera melakukan pengembangan sumber energi alternatif secara penuh, sebelum menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat memiliki alternatif dan pengaruhnya terhadap perlindungan persediaan minyak menjadi signifikan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Poso Dituding jadi Basis Rekrutmen Teroris
Redaktur : Tim Redaksi