jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab sejumlah daerah belum mencairkan anggaran pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satunya karena memang belum ada usulan ke pemda.
“Contohnya seperti di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah kami konfirmasi ternyata belum ada pengajuan apapun dari Bawaslu terkait kebutuhan anggaran,” ujar birokrat yang akrab disapa Donny ini, Kamis (28/5).
BACA JUGA: Dua Kubu di PPP Ingin Mbah Moen Jadi Mediator
Donny mengungkapkan, dari hasil konfirmasi yang dilakukannya juga menunjukkan bahwa penyebab belum cairnya anggaran pengawasan karena ada sejumlah Bawaslu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum memiliki rekening secara kelembagaan. “Jadi apa yang mau ditransfer kalau mereka rekeningnya belum ada,” ujar Donny.
Meski begitu Donny menegaskan, pada intinya seluruh daerah siap mencairkan dana pilkada, termasuk untuk anggaran pengawasan. Mantan juru bicara Kemendagri itu memastikan dana untuk pilkada siap dan mencukupi.
BACA JUGA: Bahas Kesepakatan Islah, Yorrys Temui Novanto
“Tidak ada alasan tidak siap dan tidak cukup. Karena data kami sudah diolah, diketahui anggaran di 269 daerah tersedia. Baik bagi KPU, Bawaslu dan termasuk pengamanan,” ujar Donny.
Data Bawaslu sebelumnya memerlihatkan baru 70 dari total 269 daerah yang menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan pilkada. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, penyebab belum ditandatanganinya NPHD tidak semata persoalan regulasi, namun juga karena persoalan politis.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Bawaslu Curiga Incumbent Sengaja Ganjal Dana Pengawasan Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Tanpa Pengawasan Bakal Rawan Gugatan
Redaktur : Tim Redaksi