GORONTALO - Sekitar 1900 honorer, imam masjid, guru ngaji, Badan Kerja Takmirul Masjid (BKMT)dan pasukan kuning di Kota Gorontalo mulai Januari 2013 tidak akan menerima insentif lagi. Ini menyusul diberhentikannya honor atau insentif mereka oleh Walikota Gorontalo Adhan Dambea.
Pemberhentian honor ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo. Dalam evaluasi tersebut, Pemprov menyarankan agar anggaran sebesar Rp25 Miliar untuk insentif khusus dialiihkan untuk belanja modal. Dan ternyata anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar honor tersebut. Akibatnya Pemkot tidak bisa memberikan kepastian akan kelangsungan pembayaran honor-honor tersebut.
Selain itu, anggaran untuk pembangunan terminal Dungingi Kota Gorontalo yang rencananya akan dibangun pada tahun 2013 ini juga dicoret.
Walikota Gorontalo Adhan Dambea mengatakan langkah ini terpaksa ditempuh karena dalam rekomendasi tersebut Gubernur menegaskan jika anggaran tersebut tidak dialihkan maka APBD Kota Gorontalo akan dibatalkan.
"Daripada APBD dibatalkan, lebih baik saya ikuti rekomendasi dari gubernur," ujar Adhan seperti yang dilansir Gorontalo Post (JPNN Group), Kamis (3/1).
Adhan mengaku keputusan ini memang dilematis. Di satu sisi jika honor dibayarkan maka APBD tidak akan disetujui, tetapi di sisi lain, jika tidak dibayarkan maka para honorer akan kehilangan penghasilan.
Akibat dari pemberhentian honor ini para honorer melakukan unjukrasa di depan rumah dinas Gubernur Gorontalo. Mereka memprotes kebijakan pemberhentian honor tersebut. "Kami tidak mau kalau sampai honor atau insentif kami diberhentikan. Walikota maupun gubernur harus bertanggungjawab terhadap hal ini," ujar para honorer ketika mendatangi rumah dinas gubernur, Rabu (2/1).
Aaksi para honorer ini tidak sampai disitu saja. Tetapi hingga pukul 19.00 Wita tadi malam mereka masih tetap berada di Kantor Walikota Gorontalo menunggu kepastian nasib mereka.
"Saya sendiri sudah dua puluh tahun tenaga honor, tapi ini baru pertama kalinya terjadi. Tentunya sangat kecewa, harusnya hal ini tidak terjadi. Harapannya semoga ini cepat selesai," jelas Resti salah seorang honorer.
Bukan hanya para honorer yang mengaku kecewa dengan keputusan ini. Para guru ngaji, iman masjid juga merasakan hal yang sama. Menurut mereka seharusnya honmor yang tidak seberapa jumlahnya tidak perlu dipermasalahkan seperti ini. Dan apa yang telah dilakukan Gubernur Gorontalo hanya bisa melukai hati masyarakat.
"Saya rasa ini sudah masuk ranah politik, sehasrusnya ini tidak terjadi. Kalau seperti ini masyarakat bukannya simpati, malah akan berbalik tidak senang. Kami sebagai masyarakat berharap Gubernur Gorontalo bisa menjadi Gubernur masyarakat, bukan hanya menjadi Gubernur sekelompok orang saja, karena masyarakat yang rugi," jelas Abdul Muin Mooduto.
Hal serupa diungkapkan Iman Masjid Al Ihlas Padebuolo Ismail Langaso. "Kecewa pastinya, apalagi honor ini tidak seberapa besar. Harusnya honor ini ditambahkan bukan dihilangkan seperti ini. Kami juga menginginkan seperti ini harus seterusnya, hal-hal seperti ini (honor) kami harapkan pemerintah untuk diperjuangkan. Saya rasa prihatin, agak rasa kecewa juga," jelasnya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada wartawan mengemukakan, evaluasi yang dilakukan terhadap APBD Kota Gorontalo dilakukan secara profesional, proporsional dan tentu berdasar ketentuan perundangan yang ada. "Semuanya dilakukan sesuai ketentuan," kata Idris. (nat/tro)
Pemberhentian honor ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo. Dalam evaluasi tersebut, Pemprov menyarankan agar anggaran sebesar Rp25 Miliar untuk insentif khusus dialiihkan untuk belanja modal. Dan ternyata anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar honor tersebut. Akibatnya Pemkot tidak bisa memberikan kepastian akan kelangsungan pembayaran honor-honor tersebut.
Selain itu, anggaran untuk pembangunan terminal Dungingi Kota Gorontalo yang rencananya akan dibangun pada tahun 2013 ini juga dicoret.
Walikota Gorontalo Adhan Dambea mengatakan langkah ini terpaksa ditempuh karena dalam rekomendasi tersebut Gubernur menegaskan jika anggaran tersebut tidak dialihkan maka APBD Kota Gorontalo akan dibatalkan.
"Daripada APBD dibatalkan, lebih baik saya ikuti rekomendasi dari gubernur," ujar Adhan seperti yang dilansir Gorontalo Post (JPNN Group), Kamis (3/1).
Adhan mengaku keputusan ini memang dilematis. Di satu sisi jika honor dibayarkan maka APBD tidak akan disetujui, tetapi di sisi lain, jika tidak dibayarkan maka para honorer akan kehilangan penghasilan.
Akibat dari pemberhentian honor ini para honorer melakukan unjukrasa di depan rumah dinas Gubernur Gorontalo. Mereka memprotes kebijakan pemberhentian honor tersebut. "Kami tidak mau kalau sampai honor atau insentif kami diberhentikan. Walikota maupun gubernur harus bertanggungjawab terhadap hal ini," ujar para honorer ketika mendatangi rumah dinas gubernur, Rabu (2/1).
Aaksi para honorer ini tidak sampai disitu saja. Tetapi hingga pukul 19.00 Wita tadi malam mereka masih tetap berada di Kantor Walikota Gorontalo menunggu kepastian nasib mereka.
"Saya sendiri sudah dua puluh tahun tenaga honor, tapi ini baru pertama kalinya terjadi. Tentunya sangat kecewa, harusnya hal ini tidak terjadi. Harapannya semoga ini cepat selesai," jelas Resti salah seorang honorer.
Bukan hanya para honorer yang mengaku kecewa dengan keputusan ini. Para guru ngaji, iman masjid juga merasakan hal yang sama. Menurut mereka seharusnya honmor yang tidak seberapa jumlahnya tidak perlu dipermasalahkan seperti ini. Dan apa yang telah dilakukan Gubernur Gorontalo hanya bisa melukai hati masyarakat.
"Saya rasa ini sudah masuk ranah politik, sehasrusnya ini tidak terjadi. Kalau seperti ini masyarakat bukannya simpati, malah akan berbalik tidak senang. Kami sebagai masyarakat berharap Gubernur Gorontalo bisa menjadi Gubernur masyarakat, bukan hanya menjadi Gubernur sekelompok orang saja, karena masyarakat yang rugi," jelas Abdul Muin Mooduto.
Hal serupa diungkapkan Iman Masjid Al Ihlas Padebuolo Ismail Langaso. "Kecewa pastinya, apalagi honor ini tidak seberapa besar. Harusnya honor ini ditambahkan bukan dihilangkan seperti ini. Kami juga menginginkan seperti ini harus seterusnya, hal-hal seperti ini (honor) kami harapkan pemerintah untuk diperjuangkan. Saya rasa prihatin, agak rasa kecewa juga," jelasnya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada wartawan mengemukakan, evaluasi yang dilakukan terhadap APBD Kota Gorontalo dilakukan secara profesional, proporsional dan tentu berdasar ketentuan perundangan yang ada. "Semuanya dilakukan sesuai ketentuan," kata Idris. (nat/tro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Vaksin Flu Burung Menipis
Redaktur : Tim Redaksi