Walikota Ambil Kendali Atasi PKL

BANYAKNYA pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruang publik membuat banyak kalangan prihatinJakarta menjadi semrawut

BACA JUGA: TPF Menduga Polisi Membiarkan Bentrok

Sementara aparat Satpol PP hingga saat ini masih tiarapBelum ada yang berani keluar untuk bekerja seperti biasa

BACA JUGA: Gencar Sosialisasikan Helm SNI

Apalagi menertibkan PKLPraktis, PKL semakin merajalela

BACA JUGA: Panti Pijat dan Karaoke akan Dilegalkan di Bekasi

Sejumlah ruas jalan, pintu masuk pasar, pedestrian, bahkan ruang paling vital di silang Monas tidak terlepas target PKL.’’Plh Kepala Satpol PP baru akan ditentukan dua bulan ke depanWalikota masing-masing wilayah harus berinisiatif menertibkan daerahnya masing-masing bersama Sudin Tramtib wilayah,’’ ujar Sekretaris Komisi A Taufik Hadiawan, kemarin

Belum aktifnya aparat Satpol PP sangat dimaklumiNamun, tidak lantas harus mengurung diri dalam waktu lamaJika situasi tersebut tidak segera diatasi, Jakarta akan bertambah kacauPemegang kebijakan wilayah harus segera bertindak untuk menata dan menertibkan daerahnya masing-masing
Seperti yang paling bisa dilihat maraknya PKL yang menjamur secara tiba-tiba dan tidak terkendaliMeskipun demikian, dewan tetap berharap, jika ada penertiban harus dilakukan secara santun dan mengedepankan rasa kemanusiaanTidak asal menggusurApalagi dengan cara kekerasan

Aparat Satpol PP bersama masyarakat harus saling bersinergi untuk menjadikan Jakarta Kota yang aman dan nyamanBukan saling menuding atau memusuhi’’Masyarakat masih membutuhkan Satpol PP untuk menjaga ketertibanTapi Satpol PP harus dibenahiAgar tidak ada kekerasan, masyarakat juga tidak membenci Satpol PPTapi bisa saling sinergi dan bergandengan tangan,’’ tambah anggota Fraksi Demokrat Ahmad Husin Alaydrus.
Menurut Presiden of Indonesia Islamic Council Arman Zakaria, tragedi berdarah Tanjung Priok merupakan tragedi kesalahan persepsi historis, religiusitas dan pembangunanDiharapkan semua pihak menahan diri dan menghindari sejauh mungkin statemen yang mengundang fitnah yang bisa memperkeruh suasana
Seluruh elemen masyarakat harus memberikan dukungan dan kepercayaan secara bijak terkait mediasi yang sedang berlangsung“Gubernur dan jajarannya harus solidSeluruh lini harus bisa memberikan perlindungan, pengayoman dan menjaga situasi agar tetap kondusif,” harapnya

Ke depan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus jelas yang didasarkan pada dasar hukum yang mengikatPerumusan kebijakan harus dilakukan hingga tingkat teknis di lapanganAgar tidak salah persepsi yang bisa menimbulkan kericuhan atau bentrok dengan masyarakat

Sementara itu, Partai Demokrat yang dituding akan menggoyang kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah kerasMelalui Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli, Partai Demokrat tetap mendukung Pemprov DKI sebagai mitra kritisArtinya, seluruh kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat tetap akan diperjuangkanTujuannya bukan untuk menjatuhkanTapi mendorong agar masyarakat mendapat haknya secara adil“Kalau saat ini kritis, itu bukti loyalitas kami kepada masyarakatSangat keliru jika Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk menggoyang kepemimpinan gubernur,” katanya.

Munculnya hak interpelasi sama sekali tidak ada rekayasaSeluruhnya sudah sesuai mekanisme UUInterpelasi merupakan penilaian legislatif terhadap kinerja eksekutif“Itu biasa di negara demokrasiPartai Demokrat tidak pernah black campaign untuk 2012,” pungkasnya(aak/aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipusatkan di Perli Jalur Angkutan Massal