BOGOR - Walikota Bogor Bima Arya sedang pusing tujuh keliling. Rencana strategisnya dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Bogor terancam berantakan. Itu setelah pemerintah pusat ternyata meneruskan proyek Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah.
Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla ini tentu saja bertentangan dengan program pembenahan transportasi massal di Kota Bogor. Sebagai pemimpin di kota yang masuk dalam kategori termacet di Indonesia, Bima menegaskan tidak setuju dengan berjalannya program mobil murah ini.
“Secara pribadi saya tidak setuju. (kebijakan ini) Bertabrakan dengan urban planing yang sedang kita jalankan sekarang,” ujarnya.
Untuk menyikapi program ini, Bima akan membuat kebijakan 'tandingan' seperti disinsentif mobil pribadi dan pemberlakuan sistem electronic road pricing (ERP). Sistem ERP akan memaksa setiap pengendara kendaraan untuk membayar jika melewati jalan yang sudah ditentukan.
BACA JUGA: JK: Kalau Enggak Gitu, Bukan FPI Namanya
Sistem pembayaran ditentukan oleh alat yang dipasang dalam setiap kendaraan. Dengan demikian, diharapkan para pengguna kendaraan pribadi dapat beralih memanfaatkan angkutan umum.
“Kita juga bisa terapkan disinsentif tarif parkir dan pajak kendaraan,” tegasnya. Keresahan Bima menyikapi proyek mobil murah beralasan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil murah hingga Oktober tahun ini sudah mencapai 20.101 unit.
Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla, dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya, penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit.
Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.
Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen yang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, berikutnya Sulawesi dan Kalimantan.
BACA JUGA: JK: Antisipasi Macet, Tanya Ahok Saja
"Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, program mobil murah sangat menguntungkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin memiliki mobil pribadi. Selain itu program itu berguna untuk membatasi banyaknya mobil murah luar negeri yang masuk pasar Indonesia.
Kepastian itu ditegaskan JK usai menggelar pertemuan dengan Gaikindo kemarin (12/11). JK mengatakan bahwa banyak keuntungan dari program mobil murah bagi masyarakat Indonesia.
"Yang pertama yakni pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk bisa membeli mobil," tuturnya.
JK menambahkan, keuntungan yang kedua yaitu untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Dia mengatakan regulasi itu dipertahankan sebagai antisipasi pasar asean terbuka yang akan dimulai tahun depan.
BACA JUGA: FPI Laporkan Ahok ke Polda Metro Jaya
Pria asal Makassar itu mengatakan jika Indonesia tidak diisi mobil murah buatan dalam negeri maka pasar Indonesia akan diserbu mobil-mobil dari luar negeri. Salah satunya dari Thailand.
"Thailand sudah mengembangkan teknologi LCGC. Bunganya nol persen. Kami khawatir tahun depan akan masuk ke Indonesia," jelasnya
Menurut JK, pihaknya tidak khawatir jika nantinya program itu akan menambah kemacetan di kota-kota besar. Pasalnya pemerintah juga akan membangun infratsruktur seperti jalan. Selain itu, nantinya juga akan diatur prosentase penjualan mobil murah itu. "Akan kmai atur lagi. Bisa saja prosentasenya banyak yang dijual ke Asean daripada di dalam negeri," paparnya.
Jauh-jauh hari, program LCGC juga mendapatkan kritikan pedas Joko Widodo sebelum dia menjabat sebagai presiden. Menurut Jokowi, LCGC justru menambah kemacetan di kota-kota besar. Saat itu dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi mobil murah itu dan diganti dengan penyediaan transportasi masal bagi masyarakat.
Menyikapi pendapat Jokowi itu, JK berpendapat bahwa pandangan mantan Walikota Solo itu terbatas di Jakarta saja. "Kini kan beliau sudah jadi presiden. Pandangan sudah luas. Namanya policy baik harus tetap didukung," terangnya.
Ketika ditanya terkait penanganan kemacetan kota-kota besar seperti Jakarta, JK enggan menanggapi. "Tanya Ahok saja," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Gaikindo Sudirman M Rusdi mengatakan bahwa proyek LCGC merupakan proyek pemerintah. Pihak industri akan mengikuti semua aturan dari pemerintah. Namun dia berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan program mobil murah itu. "Kami ingin terus berlanjut," jelasnya.
Sudirman mengatakan dari data Gaikindo penjualan mobil tahun ini mencapai 1,2 juta unit. Sekitar 13,7 persen merupakan LCGC. Menurut dia jika LCGC ditiadakan maka penjualan pengusaha akan berkurang.
Namun dia optimis dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan mobil murah. Sebab, program itu sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka bisa membeli mobil pribadi.
Selain itu, kata dia, LCGC bisa menghemat bahan bakar daripada kendaraan lain. Selain itu, pajak barang mewah dari 20 persen menjadi nol persen."Satu liter bisa menempuh jarak hingga 20 kilometer," ucapnya.
Ke depannya, Sudirman mengatakan komponen mobil murah akan diisi produksi dalam negeri. Mulai dari mesin hingga body semua buatan anak bangsa. Saat ini, kata dia, ada beberapa komponen mobil yang masih impor dari luar negeri.
Seperti bagian engine dan transmisi. Hal itu dikarenakan industri dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan industri otomotif.
Lalu bagaimana jika kebijakan itu nantinya dihapus oleh pemerintah dan digantikan transportasi massal? Sudirman mengaku siap jika mobil murah dihapus. Menurut dia Gaikindo juga sudah mulai memproduksi transportasi masal seperti truk dan bus."Kami ikuti saja regulasi pemerintah. Kami mendukung," tuturnya. (gar/aph)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serahkan SP3 di Waduk Ria Rio , Satpol PP Dihadang Ibu-ibu
Redaktur : Tim Redaksi