jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen Desa PDTT) Budi Arie Setiadi mendukung perjuangan masyarakat petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).
Di mana mereka kompak menolak simplifikasi cukai rokok pada 2021 mendatang, yang dinilai hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar.
BACA JUGA: Pengendalian Tembakau Lewat Simplifikasi untuk Wujudkan Kesehatan yang Lebih Baik
Terlebih, akibat wabah Covid 19, perekonomian masyarakat termasuk masyarakat petani tembakau di pedesaaan semakin terpuruk.
“Sebagian besar masyarakat petani tembakau hidup di daerah pedesaaan. Apabila kebijakan simplifikasi penarikan cukai akan memberatkan petani tembakau, kami mendukung mereka berjuang menolak kebijakan simplifikasi cukai termasuk kenaikan cukai rokok," ujar Budi kepada pengurus APTI di ruang kerjanya.
BACA JUGA: Fairuz A Rafiq Keguguran, Sonny Septian: Enggak Ada Orang yang tidak Sedih Ditinggal Anaknya
"Jika masyarakat petani tembakau sejahtera, tentu desa tempat perkebunan tembakau dan masyarakat petaninya tinggal, ekonominya akan maju dan sejahtera juga,” imbuhnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua APTI Jawa Barat Suryana, Ketua APTI Sumedang Jawa Barat Sutarja, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihuddin dan pengurus APTI NTB Samsurizal.
BACA JUGA: Ivan Gunawan: Limit Gue Tahun Depan Nikah, Kalau Enggak...
Setelah mendengar dan menampung keluhan APTI mengenai simplifikasi cukai, Budi berjanji akan menyampaikan segala masukan, pandangan petani tembakau tersebut baik ke Presiden Jokowi maupun ke Menteri Keuangan.
Namun demikian, menurut Alumni Jurusan Komunikasi FISIP UI ini, keinginan Petani Tembakau agar simplifikasi dan kenaikan cukai tidak dilakukan pada 2021 bukan merupakan pekerjaan sederhana.
Karena itu, Budi meminta pihak APTI bergandengan tangan dengan organisasi pabrik rokok seperti GAPPRI dan GAPRINDO untuk sama-sama menyampaikan keberatannya tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Saya juga akan sampaikan ke Presiden masukan masukan ini. Namun gerakan ini harus merupakan gerakan lobby. Karena itu, APTI harus berjuang bersama, maju dengan GAPPRI dan GAPRINDO ke DPR. Melobby DPR agar bisa menyampaikan pandangan masyarakat industri hasil tembakau ke pemerintah," tuturnya.
"Sampaikan ke DPR RI. Agar nanti, DPR juga ikut mengusulkan perubahan kebijakan baik soal simplifikasi maupun kenaikan cukai rokok ke Menteri Keuangan. APTI jangan berjuang sendiri. Harus melibatkan organisasi industri rokok yang tergabung dalam GAPPRI, dan GAPRINDO,” tegas ketua umum organisasi massa Projo itu.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy