JAKARTA - Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku tidak tahu tentang keterlibatan wakilnya, Nasaruddin Umar dalam mengatur pemenang tender proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
"Sejujurnya saya tidak tahu ya. Kalau ada rekayasa yang melibatkan Pak Wamen saya tidak tahu," kata Menag, kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (30/1).
Seperti diberitakan, Wamenag Nasaruddin Umar disebut turut terlibat dalam mengatur pemenang tender proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 di Dirjen Bimas Kemenag.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya yang dibacakan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/1).
Dalam surat dakwaan itu, Zulkarnaen mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pelaksana proyek Alquran tahun anggaran 2011.
Pejabat Kemenag yang disebut diintervensi Zulkarnaen adalah Nasaruddin Umar dan Abdul Karim. Saat itu, Nasaruddin menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sementara Abdul Karim merupakan Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
"Terdakwa I (Zulkarnaen) melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag, antara lain kepada Nasaruddin Umar selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Abdul Karim dalam rangka memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia," kata jaksa Dzakiyul Fikri.
Menteri Suryadharma mengatakan, kalau ada informasi dalam persidangan mengenai adanya peran Wamenag, maka pihaknya menyerahkan prosesnya kepada pihak berwajib untuk melakukan konfirmasi.
"Nanti saya menyerahkan pada pihak yang sedang melakukan pengusutan untuk melakukan konfirmasi atas informasi yang muncul di persidangan," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Apakah akan meminta konfirmasi secara pribadi kepada Wamenag? Pria yang karib disapa SDA itu mengatakan, konfirmasi itu sesuatu yang biasa. Dia mengaku, kalau di dalam kementerian yang dipimpinnya ada sesuatu yang menjadi sorotan khusus, maka konfirmasi biasa dilakukan. "Karena tidak tertutup kemungkinan para wartawan tanya saya, dan saya tidak tahu. Ini kan baru kemarin beritanya mencuat," ujarnya.
SDA mengakui bahwa kabar miring ini turut membebani kementerian yang dipimpinnya. Selaku menteri, imbuh dia, dirinya menginginkan semua proses program berjalan dengan baik sesuai aturan. "Saya berharap seperti itu. Kalau ada hal-hal dugaan penyimpangan itu menjadi tambahan pekerjaan buat saya untuk melakukan investigasi internal, termasuk juga memberikan keterangan seperti saat ini," pungkasnya.(boy/jpnn)
"Sejujurnya saya tidak tahu ya. Kalau ada rekayasa yang melibatkan Pak Wamen saya tidak tahu," kata Menag, kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (30/1).
Seperti diberitakan, Wamenag Nasaruddin Umar disebut turut terlibat dalam mengatur pemenang tender proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011 di Dirjen Bimas Kemenag.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya yang dibacakan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/1).
Dalam surat dakwaan itu, Zulkarnaen mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pelaksana proyek Alquran tahun anggaran 2011.
Pejabat Kemenag yang disebut diintervensi Zulkarnaen adalah Nasaruddin Umar dan Abdul Karim. Saat itu, Nasaruddin menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sementara Abdul Karim merupakan Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
"Terdakwa I (Zulkarnaen) melakukan intervensi kepada pejabat Kemenag, antara lain kepada Nasaruddin Umar selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Abdul Karim dalam rangka memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia," kata jaksa Dzakiyul Fikri.
Menteri Suryadharma mengatakan, kalau ada informasi dalam persidangan mengenai adanya peran Wamenag, maka pihaknya menyerahkan prosesnya kepada pihak berwajib untuk melakukan konfirmasi.
"Nanti saya menyerahkan pada pihak yang sedang melakukan pengusutan untuk melakukan konfirmasi atas informasi yang muncul di persidangan," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Apakah akan meminta konfirmasi secara pribadi kepada Wamenag? Pria yang karib disapa SDA itu mengatakan, konfirmasi itu sesuatu yang biasa. Dia mengaku, kalau di dalam kementerian yang dipimpinnya ada sesuatu yang menjadi sorotan khusus, maka konfirmasi biasa dilakukan. "Karena tidak tertutup kemungkinan para wartawan tanya saya, dan saya tidak tahu. Ini kan baru kemarin beritanya mencuat," ujarnya.
SDA mengakui bahwa kabar miring ini turut membebani kementerian yang dipimpinnya. Selaku menteri, imbuh dia, dirinya menginginkan semua proses program berjalan dengan baik sesuai aturan. "Saya berharap seperti itu. Kalau ada hal-hal dugaan penyimpangan itu menjadi tambahan pekerjaan buat saya untuk melakukan investigasi internal, termasuk juga memberikan keterangan seperti saat ini," pungkasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Sesalkan Kadernya Dituding Terlibat
Redaktur : Tim Redaksi