jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan stakeholder perlu terlibat dalam menyikapi isu-isu penting soal ketenagakerjaan di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan 19 konfederasi serikat pekerja di Ruang Tridharma, Gedung Kemenaker.
BACA JUGA: Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 Sukses Digelar, Menaker Ida: Terima Kasih Bali!
“Akhir-akhir ini kita menghadapi berbagai tantangan terkait dunia ketenagakerjaan. Karena itu, saya perlu berkomunikasi, termasuk dengan teman-teman di konfederasi, agar bisa mendapat informasi yang akurat tentang apa yang terjadi dan aspirasi buruh dan pekerja,” katanya.
Sekjen Partai Bulan Bintang ini meminta semua elemen pekerja atau buruh untuk berdialog membahas semua persoalan.
BACA JUGA: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sudah Bisa Berobat di Radjak Hospital Cengkareng
Dengan begitu, lanjut dia, semua bisa berjalan dengan baik untuk pekerja, pengusaha, investor, dan negara.
“Kegiatan coffee morning ini bukanlah akhir dari pertemuan kita. Justru, ini menjadi awal dari pertemuan, pintu kantor saya terbuka bagi Anda semua jika menginginkan audiensi lebih lanjut,” ungkapnya.
BACA JUGA: Cegah Kejahatan Siber, Kemnaker Meluncurkan Ketenagakerjaan-CSIRT
Wamenaker Afriansyah Noor sangat senang atas apresiasi dari konfederasi serikat pekerja.
“Saya sangat terbuka pada informasi-informasi, keluhan, usulan-usulan program, dan lain-lain dari konfederasi serikat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Jusuf Rizal menyampaikan saran dan masukan terkait pengawasan atas konflik-konflik antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.
Masalah pandemi Covid-19 juga diungkapkan masih menjadi masalah yang krusial bagi serikat-serikat pekerja atau buruh.
Banyak perusahaan terdampak yang melakukan PHK terhadap pekerjanya dan kemudian berimbas pada berkurangnya anggota, bahkan pembubaran organisasi.
Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KKASBI) Nining Elitos mengungkapkan kondisi tersebut dirasakan makin berat saat adanya kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
“Keputusan kenaikan harga BBM oleh pemerintah tidak sebanding dengan upah minimum yang didapat dari para pekerja/buruh. Kenaikan harga BBM itu berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan berpengaruh pada kehidupan layak para pekerja/buruh,” tegasnya. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi