jpnn.com, BOGOR - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam sebuah perusahaan.
Sebab, hubungan industrial yang terjalin harmonis akan mendorong berkembangnya dunia usaha dan meningkatkan investasi.
BACA JUGA: Kemnaker Jemput Bola untuk Menyerap Aspirasi Terkait Rencana Revisi PP 35 dan PP 36
Selain itu, kata Wamenaker Afriansyah, kondisi tersebut juga membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kehidupan yang layak untuk seluruh pekerja dan keluarganya.
"Hal ini dapat tercapai apabila pengaturan syarat kerja di perusahaan dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, kepentingan pekerja, dan kepentingan pemerintah, salah satunya melalui instrumen peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama," kata Wamenaker Afriansyah.
BACA JUGA: Kemnaker Apresiasi Pengembangan Kerja Sama Industri Penerbangan Indonesia-Tiongkok
Wamenaker Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat membuka bimbingan teknis (bimtek) Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Edukasi Tata Cara Perundingan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di Hotel Bigland Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/8).
Wamenaker Afriansyah menegaskan peran dan fungsi peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sebagai sarana peningkatan kesejahteraan.
Dia mengatakan pekerja beserta keluarganya menjadi instrumen dalam penyelesaian keluh kesah pekerja di perusahaan, mengatur pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dan juga sesama pekerja, dan mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.
Adapun PP yang dibuat oleh pengusaha dan PKB yang dibuat oleh Serikat Pekerja dan pengusaha yang telah dilakukan pengesahan dan pendaftaran wajib disosialisasikan.
Tujuannya PP atau PKB diketahui dan dimengerti oleh seluruh pekerja, sehingga dapat meminimalisir adanya perselisihan di antara pihak.
Namun demikian, lanjut Wamenaker Afriansyah, jika di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan PP atau PKB hendaknya selalu mengedepankan dan mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan.
Kemudian meningkatkan komunikasi secara bipartit, dengan mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan pribadi atau kelompok semata.
"Usahakan agar jangan pernah melibatkan siapapun dalam menyelesaikan permasalahan, karena tentunya pihak luar akan hanya menambah permasalahan menjadi pelik," ucapnya.
Wamenaker berpesan kepada pengusaha agar dapat menjaga kondisi perusahaan tetap harmonis dan damai dengan terus memperhatikan serikat pekerja dan seluruh pekerjanya agar kehidupannya sejahtera.
Sementara untuk pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh, Wamenaker Afriansyah meminta agar terus meningkatkan skill dan mempertajam kemampuannya melalui re skilling dan up skilling. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi