jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya percepatan penanganan dan pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Langkah ini merupakan tindaklanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Orang Tua yang Sabar Ditinggal Wafat Anaknya Bakal Masuk Surga
“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kami terus bergerak cepat, memantau setiap hari upaya penanganan agar wabah PMK ini bisa segera dikendalikan. Karena, selain berdampak pada stabilitas pangan nasional, juga pada perekonomian peternak rakyat,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya.
Adapun berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center, yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.
BACA JUGA: Azka Corbuzier Dikabarkan Bakal Mualaf, Kalina Ocktaranny: Itu Hoaks
Selain itu, dilakukan pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah.
Peternak juga diimbau untuk mematuhi anjuran dari petugas di lapangan, sambil menunggu adanya vaksin untuk hewan ternak.
BACA JUGA: Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Menyokong Kesejahteraan Masyarakat Sulsel
Wamentan menjelaskan keberadaan vaksinasi bagi hewan ternak juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai upaya antisipasi penyebaran wabah PMK.
"Vaksin untuk hewan ternak juga menjadi salah satu variabel yang penting dalam pengendalian dan pencegahan wabah PMK. Setelah vaksin datang, dalam waktu dekat kami akan lakukan vaksinasi," serunya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah mengungkapkan vaksin untuk penanganan PMK pada hewan ternak akan dimulai pada pekan depan.
Rencananya, sebanyak 3 juta dosis vaksin darurat akan didatangkan oleh pemerintah.
Selain itu juga pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada