jpnn.com, JAKARTA - Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) mengatakan keberadaan neraca komoditas yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah, harus menjadi jaminan ketersediaan dan kecukupan pasokan di dalam negeri.
Neraca ini akan menjadi pegangan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
BACA JUGA: PT PP Garap Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Bali, Sebegini Nilainya...
Presiden WAMTI Agusdin Pulungan menegaskan dalam skala makro terdapat lima hal yang harus diperkuat untuk memastikan neraca komoditas bisa efektif.
Pertama, jaminan ketersediaan pasokan di dalam negeri melalui peningkatan produksi.
BACA JUGA: Seperti ini Cara Mutia Ayu Mengenang 2 Tahun Pernikahan dengan Mendiang Glenn Fredly
“Pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong produksi bahan baku,” kata Agusdin, Selasa (10/8).
Dalam peningkatan produksi, instrumen yang bisa dipakai antara lain kelancaran infrastruktur listrik, jalan, dan lain sebagainya.
BACA JUGA: Rencana Revisi Permen ESDM soal PLTS Atap, Jangan Sampai APBN dan PLN Terbebani
Selain itu, faktor produksi pertanian seperti bibit, teknologi, dan ketersediaan air. Adapula dukungan pembiayaan produksi.
Kedua, rantai distribusi yang lancar dan efisien dari tingkat produksi sampai konsumen.
Dengan begitu, komoditas yang diproduksi diterima konsumen tepat waktu dengan kualitas terjaga.
Selama ini produksi komoditas seringkali berlebih, namun tidak bisa sampai akibat ketidaklancaran atau suplai chain tidak efektif.
“Simpul-simpul suplai chain itu yang mesti dievaluasi, dibenahi apakah sudah efisien dan efektif,” tegas Agusdin.
Ketiga, peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli ini dipercaya akan mendorong permintaan yang pada akhirnya meningkatkan produksi.
Keempat, pengendalian produk-produk yang berasal dari luar negeri, terutama komoditas dengan harga lebih murah yang berpotensi mengganggu harga yang ditetapkan produsen dalam negeri.
Agusdin mencontohkan, pengendalian garam impor yang jauh lebih murah diperlukan agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dalam negeri.
“Pemerintah harus mengevaluasi keempat hal tersebut untuk memastikan ketersediaan kita cukup dan produksi di dalam negeri tidak terganggu,” kata dia.
Kelima, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani sebagai produsen utama.
Hal ini dilakukan agar mereka mampu bersaing dengan produk-produk luar baik dari sisi produksi maupun harga dan pemasaran.
Pemerintah juga diminta memperhatikan berbagai kebijakan perdagangan (ekspor-impor) yang telah berjalan untuk memastikan dukungan terhadap produksi domestik.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy