jpnn.com, MANILA - Perang melawan narkoba Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah lama dikritik pegiat HAM dan lembaga-lembaga internasional karena brutalnya metode yang digunakan. Namun, kali ini kritik datang dari dalam pemrintahan sang presiden sendiri.
Wakil Presiden Leni Robredo menilai program pemberantasan narkoba Duterte telah terbukti gagal. Meski sudah ribuan terduga bandar dan pengguna tewas di tangan polisi, peredaran narkoba tak menunjukkan tanda-tanda berkurang.
BACA JUGA: Warga Filipina Tak Percaya Duterte Antikekerasan Seksual
"Kita harus mulai mempertanyakan, kenapa ini (perang melawan narkoba) masih berjalan? Presiden telah membuktikan ancaman serius kepada sindikat narkoba, tetapi peredarannya masih sangat besar. Jadi seharusnya sudah jelas, ini tidak berhasil," ujar Robredo kepada Reuters, Rabu (23/10).
Robredo menyoroti banyaknya korban jiwa dari masyarakat kelas bawah. Sementara para elite sindikat sampai sekarang belum tersentuh.
BACA JUGA: Sengketa Sampah Memanas, Duterte Larang Semua Pejabat Kunjungi Kanada
Retorika keras Duterte dan sikap permisifnya terhadap metode brutal polisi menimbulkan masalah baru. Aparat seakan mendapat pembenaran untuk menyalahgunakan kewenangan terhadap masyarakat kelas bawah.
"Kami sudah sering melihat polisi menyalahgunakan kekuasaan tetapi tidak dihukum, ini dapat mengundang kecaman internasional. Nyawa rakyat kami dalam bahaya, harga diri bangsa juga terancam. Saya berharap pemerintah mau membereskan kekacauan ini," ujar dia.
BACA JUGA: Oposisi Tak Dapat Kursi Sama Sekali, Duterte Kuasai Senat
Lebih dari tujuh ribu orang tewas ditangan polisi sejak Duterte meluncurkan perang melawan narkobanya pada 2016. Polisi selama ini menyangkal tuduhan penggunaan kekerasan berlebihan. Mereka mengklaim ribuan orang itu melawan saat hendak ditahan. (reuters/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil