jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi sekaligus mendorong upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mewujudkan pembangunan pertanian di 2023 yang mampu melahirkan sektor pangan yang kuat dan adaptif terhadap tantangan yang semakin beragam.
Penguatan sektor pertanian diharapkan sekaligus mampu mengendalikan inflasi utamanya pangan guna menghadapi krisis pangan dunia.
BACA JUGA: Pacu Regenerasi Petani di Kalimantan Selatan, SMKPP Kementan Andalkan PWMP
Menurut Wapres, beban pertanian cukup berat mengingat sektor ini harus mampu menyediakan pangan bagi lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.
"Ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjadi persoalan kritikal yang harus senantiasa dikelola dengan baik seiring meningkatnya tren pertumbuhan penduduk," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2023, Rabu (25/1).
BACA JUGA: Bamsoet: Menyukseskan Food Estate Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Kementan
Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 yang berlangsung di Jakarta mengangkat tema 'Memperkuat Sektor Pertanian Sebagai Pengendali Inflasi Dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia'.
Lebih lanjut Wapres Ma'ruf Amin mengajak Kementan melakukan program penguatan pangan secara masif melalui beberapa langkah strategis.
BACA JUGA: Ketua Komisi IV DPR RI: Tidak Ada Food Estate Palsu
Pertama, mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia serta fokus mendorong pengembangannya.
"Kedua adalah fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut, karena alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian," sebutnya.
Kondisi tersebut, kata Wapres Ma'ruf Amin dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.
Ketiga, penguatan program diversifikasi pangan lokal secara masif.
Saat ini masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.
Untuk itu, Kementan diharapkan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun, dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.
"Selanjutnya, Kementerian Pertanian perlu terus bersinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk menyukseskan prioritas pembangunan nasional, seperti korporasi petani dan modernisasi pertanian," pesan Wapres Ma'ruf Amin.
Perihal kinerja sektor pertanian hingga saat ini, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi produksi pangan beberapa tahun terakhir ini mengalami surplus.
Produksi beras misalnya, berdasarkan data BPS selalu surplus setiap tahun sehingga peningkatan angka surplus ke depannya harus lebih ditingkatkan.
Tahun 2022, beras surplus 1,74 juta ton.
"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun diikuti juga peningkatan surplusnya," tegasnya.
Wapres juga mengapresiasi kolaborasi dan kinerja sektor pertanian yang telah dibangun selama ini.
Dia menyampaikan sistem pertanian dan pangan Indonesia dipandang tangguh dan berhasil mencapai swasembada beras selama 2019-2021, bahkan berhasil mendapat penghargaan dari lembaga internasional, yaitu IRRI.
Menurutnya, capaian ini tidak hanya cukup untuk dipertahankan, tetapi perlu terus ditingkatkan.
Ini sangat penting demi mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat dan tentunya para petani.
Wapres berharap Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 ini dapat mendorong pada sinergi dan kesiapan semua pihak untuk menghadapi beragam tantangan, khususnya dalam pengendalian inflasi dan antisipasi krisis pangan dunia.
"Manfaatkan dan ciptakan peluang-peluang untuk terus berbenah diri menuju kinerja dan capaian yang lebih baik," tandas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan kinerja sektor pertanian selama 2020-2022 yang membanggakan.
Setelah melalui upaya keras dengan melakukan penyesuaian berbagai strategi, program dan kegiatan di tengah pandemi Covid-19, hasilnya memperlihatkan bahwa sektor pertanian tetap konsisten tumbuh positif.
Dia mengungkapkan tantangan pembangunan sektor pertanian 2023 bukan hal mudah, namun dukungan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin mampu mendorong semangat pihaknya untuk bekerja lebih giat lagi.
"Terima kasih Pak Wapres atas kehadirannya hari ini, kami mohon arahan untuk sektor pertanian ke depan," kata Mentan Syahrul.
Berdasarkan data BPS, PDB Sektor Pertanian pada triwulan II 2020 tumbuh positif 16,24 persen (q to q) dan terus berlanjut pada 2022.
Nilai Tukar Petani (NTP) terus membaik, bahkan pada penutupan tahun 2022 (Desember 2022) mencapai 109,0.
Tak hanya itu, sambungnya, ekspor pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pada tahun 2022, ekspor produk pertanian mencapai Rp 658,18 triliun dan meningkat 6,79 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021.
Kementerian Pertanian juga terus mendorong pemanfaatan KUR dalam mengakselerasi pembangunan pertanian.
Selama 2020-2022 kinerja kredit usaha rakyat (KUR) bidang pertanian menggembirakan.
"Realisasi KUR 2020 sebesar Rp 55,3 triliun, realisasinya 110,62 persen dari target Rp 50 triliun," bebernya.
Di 2021 mencapai Rp 85,62 triliun, realisasinya 122,31 persen di atas target Rp 70 triliun.
Kemudian per 30 Oktober 2022 realisasi KUR mencapai Rp 95,43 triliun.
"Realisasinya 106,03 persen dari target Rp 90 triliun," sebutnya.
Lebih lanjut, Mentan Syahrul menyebutkan sektor pertanian di 2023 menghadapi tantangan yang tidak biasa-biasa saja.
Dampak pandemi Covid 19 saat ini belum sepenuhnya pulih dan bahkan muncul varian-varian baru, dampak perubahan iklim dan terjadinya ketegangan geopolitik dunia telah menyebabkan produksi dan distribusi pangan terganggu, serta menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat menyebabkan krisis pangan dunia.
Mentan Syahrul menyampaikan selain tetap menjalankan program-program peningkatan produksi pangan yang selama ini telah berjalan dengan baik, Kementan pada tahun ini akan memberikan perhatian serius pada program peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi, seperti cabai dan bawang merah serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.
Program berikutnya, yaitu pengembangan pangan substitusi impor, seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum.
Pengembangan ternak domba atau kambing dan itik untuk substitusi daging sapi dan program peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.
"Indonesia tidak boleh bersoal pangannya, apapun ancaman dan tantangan yang akan kita hadapi," tegas Mentan Syahrul.
Melalui Rakernas ini, Mentan Syahrul berharap dapat menghadirkan konsolidasi emosional dan menghadirkan kerja nyata dalam menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat Indonesia. (mar1/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi