jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan agar menyukseskan program food estate yang dicanangkan pemerintah harus menjadi tanggung jawab bersama.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai jika kegiatan merawat ketahanan pangan menuntut mekanisme kerja lintas sektoral, gagasan tentang food estate menjadi relevan.
BACA JUGA: Begini Cara Kementan Penuhi Kebutuhan Pangan Sepanjang 2023
"Kesuksesan program food estate menjadi tanggung jawab bersama, bukan satu lembaga saja, yaitu Kementerian Pertanian. Semua harus bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan nasional," kata Bamsoet saat dihubungi, Selasa (17/1).
Dia menjelaskan inisiatif food estate sebagai antisipasi terhadap gangguan ketahanan pangan nasional telah dimunculkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
BACA JUGA: Tahun Ini Kementan Akan Pacu Regenerasi Petani Indonesia
Program food estate bahkan sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
Untuk periode 2021-2023, pemerintah sudah menetapkan pembagian tugas lintas sektor.
BACA JUGA: Komisi IV DPR Puji Kinerja Kementan di 2022
Kementerian Pertanian (Kementan) berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budidaya.
Kemudian Kementerian PUPR berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, dan Kemendes PDTT bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, dan Kementerian BUMN bertugas mewujudkan korporasi, merancang disain dan Tata Ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.
"Upaya mewujudkan food estate yang sudah dimulai di sejumlah daerah layak diapresiasi. Namun, karena tantangan pada dekade-dekade mendatang diasumsikan lebih berat akibat perubahan pola musim," ungkap Bamsoet.
Untuk itu, lanjut mantan ketua DPR itu, Indonesia harus lebih bersungguh-sungguh, dan bekerja lebih keras mewujudkan food estate.
Bamsoet mengungkapkan, pada Maret 2022, Sekretaris Jenderal PBB harus membentuk Champions of the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance (GCRG).
Forum ini dibentuk karena dunia sedang berselimut tiga krisis sekaligus, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
"Maka, dengan kesungguhan merealisasikan food estate, Indonesia tidak hanya sedang berupaya merespons potensi krisis bahan pangan," ujarnya.
Menurut Bamsoet, Indonesia bahkan boleh berambisi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Karena itu, food estate di dalam negeri idealnya direalisasikan dengan program yang terencana, berkelanjutan, sistematis dan inovatif.
"Tidak dengan saling menyalahkan satu sama lain," tegas Bamsoet.
Dikatakannya, hingga kini, ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor menjadi fakta tak terbantahkan. Memang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa komoditas kebutuhan pokok masih diimpor. Antara lain kedelai, gula, gandum, daging sapi.
Di kesempatan berbeda, Direktur Peluasan dan Perlindungan Lahan Kementan Baginda Siagian menambahkan mengelola sebuah lahan pertanian di lahan rawa ini tidak mudah.
Banyak tantangan yang harus dihadapi mulai dari tata air mikro, serangan hama hingga cuaca.
"Lahan food estate yang sebagian besar ada di lahan rawa, tidak bisa dibandingkan dengan lahan di Jawa. Tingkat kesulitannya jauh lebih besar," kata Baginda.
Baginda mengungkapkan dari luasan lahan food estate sebesar 44 ribu hektare yang sudah ada, hasil produksinya mencapai kisaran 4 ton.
Karena itulah, ia optimistis dengan lahan yang lebih besar, produksinya juga akan semakin meningkat.
"Kami tetap optimis ke depan, food estate di Kalteng tetap menjadi program prioritas," ujarnya.
Pihaknya ke depan juga bakal menggarap lahan di Papua.
"Itu harus kami jadikan lahan produksi dan butuh tahapan. Kami sudah berusaha keras, petani dapat kemudahan juga manfaat lainnya dari pada lahan-lahan tersebut menjadi lahan tidur," kata Baginda.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng Sunarti mengatakan, food estate di daerahnya sudah berjalan tahun ketiga dan hampir memasuki tahun keempat.
Di awali pada 2020 dengan Program Intensifikasi di Kapuas sebanyak 20 ribu hektare dan Pulang Pisau 10 ribu hektare.
“Intensifikasi berhasil dengan cukup baik, terbukti dari peningkatan produksi padi kita dan juga indeks pertanaman,” ungkap Sunarti.
Sunarti mengungkapkan, pada 2021 ada penambahan Intensifikasi 14.135 hektare, meliputi di Kapuas seluas 13 ribu hektare dan di Pulang Pisau seluas 1.135 hektare. (mrk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi