jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memidanakan kebijakan yang dibuat pemerintah. Pasalnya, kata dia, penyelenggara negara jadi takut membuat sebuah kebijakan karena khawatir diperkarakan KPK.
"Itulah yang saya selalu harapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan karena jika kebijakan jadi bagian kejahatan maka tidak ada lagi orang yang berani membuat kebijakan dan tidak ada lagi yang punya kewenangan yang mau mengambil kebijakan keputusan," tutur JK dalam sambutannya di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa, (2/12).
BACA JUGA: WNI Tewas Tertimpa Bangunan Rumah di Malaysia
Dalam hal ini JK tidak memberi contoh kasus kebijakan yang dipidanakan KPK maupun penegak hukum lainnya. Namun, ia sangat berharap penegak hukum mengkombinasikan pencegahan dan penindakan sehingga amanah birokrasi untuk bekerja pun tetap berjalan.
Negara, kata dia, tidak akan berkembang jika kebijakan terus dibawa ke tindak pidana. Pemerintah, kata dia, ingin sebuah kebijakan untuk kemakmuran masyarakat.
BACA JUGA: Akbar Diminta Kembali Pimpin Wantim Golkar
"Pencegahan korupsi harus disadari bukan ditakuti semata-mata. Jika ditakuti semata maka tidak akan ada yang berani mendekati kebijakan. Saya kira kita pun mengalami itu, di manapun. Apabila negeri tidak jalan, makin banyak orang kesulitan dan akibatnya akan makin banyak korupsi juga," tegas JK. (flo/jpnn)
BACA JUGA: JK Frustrasi Lantaran Birokrat Takut KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Roemkono Klaim Golkar Maluku Dukung Ical Tanpa Paksaan
Redaktur : Tim Redaksi