jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo enggan berpolemik menyikapi penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
"Itu disampaikan Pak JK, pendapat Pak JK," ucap Johan dikonfirmasi wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (18/10).
BACA JUGA: Isu Reklamasi Bisa Dimanfaatkan Anies Buat Menyaingi Jokowi
Dia hanya memastikan Presiden Joko Widodo belum bersikap secara resmi terhadap rencana Polri membentuk tim khusus pemburu koruptor tersebut di Korps Bhayangkara.
"Kemarin saya sudah beri penjelasan, yang kemudian kayaknya disederhanakan menjadi Presiden seolah-olah setuju," ujar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
BACA JUGA: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kemakmuran Masih Senjang
Johan mengaku dia hanya menyampaikan soal kewenangan pembentukan Densus Tipikor tersebut berada di Polri.
Mengenai anggaran dan hal lain terkait unit tersebut, lumrahnya dibahas di rapat kabinet terbatas.
BACA JUGA: Jokowi: Di Indonesia Media Sosial Kejam Banget
"Biasanya hal seperti itu dirapatkan di kabinet terbatas, di situlah akan terjadi diskusi dari usulan misalnya, di situ kan ada jaksa agung, menkumham, yang kemudian diskusi cukup intens di rapat kabinet, baru kemudian diputuskan disetujui atau tidak. Nah itu belum ada, sehingga tidak bisa disiumpulkan setuju atau tidak setuju," jelas dia.
Johan juga menyebutkan yang menjadi perhatian Presiden dalam isu korupsi adalah pemberantasannya harus efektif, cepat dan masif. Kemudian, KPK harus diperkuat.
"Ketiga Presiden selalu menyampaikan harus ada sinergi antara penegak hukum ini dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Sinergi yang seperti apa? Ya kapolri, kejagung dan KPK. Kira-kira gambarannya seperti itu kalau soal densus," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentuk Densus Tipikor, Pak Kapolri sudah Lapor Jokowi Belum?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam