Rapat Kabinet Nasional Australia hari Jumat (02/07) memutuskan untuk mengurangi kuota mingguan kedatangan internasional sebesar 50 persen dari sebelumnya.
Terhitung tanggal 14 Juli, kuota mingguan kedatangan internasional ke Australia akan dibatasi menjadi 3.035 orang per minggu, dari sebelumnya 6.370.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Tentang Pasien Covid-19 dari Klaster Bangkalan, Menggembirakan!
Berikut adalah kuota kedatangan mingguan internasional setelah dipotong 50 persen: Sydney 1.505 Perth 265 Adelaide 265 Melbourne 500 Brisbane 500 (ditambah 150 kapasitas lonjakan)
Jumlah penerbangan internasional akan dikurangi, tapi Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan akan menambah jumlah penerbangan repatriasi untuk memulangkan mereka yang berstatus warga Australia dari negara lain.
BACA JUGA: Wahai Para Kepala Daerah, Tolong Dengar Permintaan Mendagri ini
Belum ada rincian berapa banyak jumlah penerbangan repatriasi yang akan ditambah.
Hingga saat ini Australia masih memprioritaskan mereka yang berstatus warga negara atau penduduk tetap (PR) serta yang sudah mendapat izin karena alasan esensial.
BACA JUGA: Begini Cara Thailand Kurangi Jumlah Pasien COVID-19 Kritis
Ia juga mengumumkan akan melakukan uji coba periode karantina tujuh hari, bukan 14 hari, bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi.
Australia Selatan menurutnya sudah bersedia untuk menjadi tempat uji coba ini. Permintaan dari kepala negara bagian
Keputusan ini diambil melihat banyaknya negara bagian Australia yang sedang 'lockdown', sehingga mendesak Pemerintah Federal Australia untuk melakukan pengurangan demi meringankan beban karantina dan layanan kesehatan yang lebih luas.
Menteri Utama (Premier) Queensland, Annastacia Palaszczuk, sebelumnya telah meminta Kabinet Nasional untuk mengurangi jumlah kuota kedatangan internasional 50 hingga 75 persen.
"Saya menginginkan pengurangan kuota besar-besaran. Kita harus melakukannya sekarang karena kita mengatasi penyebaran virus Delta ini," ujarnya.
Ia juga terus mendesak pemerintah federal untuk membangun fasilitas karantina khusus, terutama di wilayah regional.
"Saya yakin karantina regional merupakan jawaban yang tepat. Hal ini akan mengurangi tekanan di negara bagian di pantai timur, di kota-kota besar," katanya.
Premier Australia Barat, Mark McGowan, sebelumnya mengaku sangat kecewa terhadap apa yang disebutnya sebagai "perjalanan internasional yang tidak perlu" yang dilakukan sejumlah warga Australia.
"Ada sejumlah besar orang yang pergi ke luar negeri beberapa kali. Setiap kali mereka pergi, mereka telah meningkatkan risiko," katanya.
"Hal itu tidak benar. Kita harus menindaknya," tegas Premier McGowan. Waktu tunggu lebih lama
Pengurangan kuota mingguan kedatangan internasional akan menyebabkan waktu tunggu lebih lama lagi bagi puluhan ribu warga negara dan penduduk tetap Australia yang tertahan di luar negeri.
Dari 34.000 warga Australia yang terdaftar di Departemen Luar Negeri, sekitar 3.700 di antaranya dikategorikan sebagai 'orang rentan' karena kondisi kesehatan, keuangan, atau alasan pribadi.
Mayoritas di antara mereka ini tertahan di India, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand.
Menurut Premier Victoria, Daniel Andrews, pengurangan jumlah kedatangan ini akan menjadi keputusan yang sulit tapi diperlukan.
"Kita harus menyampaikan pesan tegas, Anda tidak bisa pulang karena alasan belas kasihan," tegasnya.
"Bila Anda pulang karena alasan belas kasihan, ada kemungkinan besar terjadi wabah lagi dan kita harus memberlakukan 'lockdown' bagi semua orang. Jadi kita harus mengambil keputusan yang sulit ini," papar Premier Andrews.
Rapat kabinet nasional juga membahas peluncuran program vaksinasi menyusul perdebatan sengit tentang pilihan vaksinasi terbaik bagi orang berusia di bawah 40.
Awal pekan ini PM Morrison mereka yang dibawah usia 40 tahun sudah boleh menerima vaksin AstraZeneca.
Namun sejumlah pakar kesehatan mengatakan mereka tidak diajak konsultasi dulu soal ini.
Mereka juga mengatakan sikap mereka dan imbauan masih sama dan belum berubah, yakni orang-orang yang berusia muda sebaiknya menerima vaksin Pfizer.
Perbedaan pandangan ini membuat banyak orang menjadi kebingungan.
Para pemimpin federal, negara bagian dan teritori juga membahas perpanjangan Perjanjian Kemitraan Nasional COVID-19, yang mencakup bantuan keuangan federal untuk biaya kesehatan.
Laporan tambahan oleh Melissa Clarke
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC News
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tito Minta Kepala Daerah Tak Ragu Batasi Kegiatan Masyarakat