Warga Australia terancam dilarang membagikan berita di Facebook dan Instagram, seandainya kebijakan yang mengatur bagaimana perusahaan media berurusan dengan perusahaan teknologi besar disahkan secara hukum.
Ancaman yang dikeluarkan oleh Facebook ini dipicu oleh adanya pengajuan aturan yang memaksa Facebook dan Google untuk membayarkan uang kepada perusahaan media Australia karena telah memuat konten mereka.
BACA JUGA: Kenali Modus Penipuan Terkait Australia yang Menyasar Warga Indonesia
Bulan Juli lalu, Facebook dan Google telah diminta untuk membayar kepada media tradisional jika mereka memuat konten-konten yang diproduksi media, seperti di Google News.
"Seandainya pengajuan itu sah secara hukum, kami terpaksa menarik izin bagi warga Australia untuk menyebarkan berita lokal dan internasional di Facebook dan Instagram," kata direktur pengelola Facebook Australia dan Selandia Baru, Will Easton.
BACA JUGA: Pengungsi Rohingya Minta Mahkamah Pidana Internasional Bersidang di Asia
"Ini bukan pilihan pertama kami, melainkan yang terakhir," katanya lagi.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan "satu-satunya cara untuk menghindar dari tindakan yang tidak sejalan dengan logika dan merugikan, bukannya menolong sektor berita dan media Australia."
BACA JUGA: Cara Facebook Bantu UKM Jualan Online
Will menuduh Komisi Persaingan dan Pelanggan Australia (ACCC), badan yang mengeluarkan rancangan tersebut, telah mengabaikan peran media sosial dalam mempromosikan jurnalistik.
Menurut pernyataannya, di lima bulan pertama tahun 2020, pengguna media sosial telah mengklik dan membagikan konten berita sebanyak 2,3 miliar kali.
Dari aktivitas tersebut, perusahaan media sosial, seperti Facebook sendiri, seharusnya bisa menerima bayaran sebesar $200 juta dari organisasi media Australia.
"Ketika menyusun aturan ini, komisi yang mengawal prosesnya mengabaikan fakta penting, yaitu hubungan antara media pemberitaan dan media sosial, yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak," kata Will.
"Berita hanya merupakan sebagian kecil dari banyaknya hal yang muncul di 'News Feed' Facebook dan bukan penghasil pendapatan yang signifikan bagi kami."
Saat ini Facebook masih mempertimbangkan bagaimana larangan berita tersebut akan diberlakukan.
Facebook juga telah memperbaharui 'terms of service', atau persyaratan layanan, yang efektif berlaku bulan depan.
Perubahan ini telah memberikan Facebook hak untuk memblokir informasi yang dapat menimbulkan 'regulatory impacts', atau sejumlah dampak yang disebutkan di persyaratan layanan.
"Kami juga dapat menghapus atau memperketat akses terhadap konten, layanan, atau informasi jika anggap diperlukan, terutama untuk menghindari atau mengantisipasi dampak hukum atau lainnya kepada Facebook." Facebook 'kaku' dan 'salah paham'
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Australia, Josh Frydenberg menuduh Facebook telah mengeluarkan "ancaman yang kaku" demi mendapatkan apa yang diinginkan.
"Australia mengeluarkan hukum untuk kepentingan nasional. Kami tidak merespon pada koersi atau ancaman kaku darimanapun asalnya," kata dia.
"Pembaruan platform digital kami adalah salah satu yang terbaik di dunia dan telah didasarkan pada penyelidikan 18 bulan yang dilakukan ACCC," katanya.
"Pembaruan ini akan membantu menciptakan lanskap media yang berkelanjutan karena menerima pembayaran atas konten asli."
Reaksi yang sama juga diberikan Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher, yang mengatakan reaksi semua pihak akan dipertimbangkan sementara rancangan aturan masih dikembangkan. Photo: Bendahara Negara Josh Frydenberg mengatakan Facebook telah mengeluarkan reaksi 'kaku' demi mendapatkan yang diinginkan. (ABC News: Luke Stephenson)
Dalam pernyataannya, komisi persaingan di Australia menyebut tindakan Facebook sebagai "bentuk kesalahpahaman".
Ia juga berargumen selama ini warga Australia mengandalkan media sosial tersebut untuk mendapatkan berita terbaru.
"Ancaman Facebook untuk melarang pembagian berita di Australia sangatlah tidak pada tempatnya dan [adalah bentuk] kesalahpahaman," bunyi pernyataannya.
"Rancangan kode operasi media dibuat untuk memastikan bisnis berita Australia, baik independen, komunitas, dan media regional, mendapatkan tempat untuk bernegosiasi secara adil dengan Facebook dan Google."
Catatan komisi persaingan di Australia menyatakan berdasarkan Laporan Berita Digital 'University of Canberra' tahun 2020, 39 persen warga Australia menggunakan Facebook untuk mengakses berita umum dan 49 persen menggunakannya untuk memperoleh berita tentang COVID-19.
Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel bahasa Inggris yang dapat dibaca di sini.
Ikuti perkembangan pandemi COVID-19 dan lainnya di ABC Indonesia.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Paling Tegas Larang Warganya ke Luar Negeri, Apa Saja Aturannya?