"Kita harus benar-benar bilang sama yang di pinggir sungai, kita bangunkan rumah buat kamu. Kamu harus pindah, pindah di sekitar situ, gak ada toleransi," kata Ahok di kediaman pribadinya di Pantai Mutiara Blok J nomor 39, Pluit, Jakarta Utara, Senin (24/12).
Apabila warga telah direlokasi, sambung Ahok, maka Pemprov DKI lebih mudah melakukan normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Namun, Ahok pesimis jika warga bersedia direlokasi ke lokasi yang jauh dari pemukiman asalnya.
Hal inilah yang membuat Pemprov DKI kesulitan untuk menyediakan lokasi hunian baru. Apalagi, ujar Ahok, proses pembebasan lahan tidak mudah akibat adanya permainan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan.
"Mungkin dari pemiliknya mau jual tanah, tapi ada oknum yang minta komisi kan kita nggak tahu. Karena kita kan maunya bayar sesuai NJOP (nilai jual objek pajak)," papar Ahok.
Masih menurut Ahok, sebenarnya sejak jaman pendudukan Belanda, Jakarta telah dirancang untuk menghadapi bencana banjir. Tetapi, sayangnya pembangunan setelah masa kemerdekaan tidak mengikuti rancangan tersebut.
"Contohnya Tanjung Priuk ke Kelapa Gading, Pluit, dulu dibangun ada waduk. Luasnya hampir 90 hektar, sekarang tinggal 50-an. Waduk Melati tiba-tiba jadi mall. Saya nggak heran Thamrin-Sudirman tenggelam, dulu kan buat serapan," tandas mantan anggota DPR RI itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi-Ahok tak Bisa Dimintai Pertanggungjawaban
Redaktur : Tim Redaksi