jpnn.com - BEKASI-Merasa dirugikan Pemprov DKI, warga tiga kelurahan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, menuntut kompensasi. Tidak tanggung-tanggung, mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) membangun sekolah bertaraf internasional.
Tiga kelurahan itu adalah Cikiwul, Sumurbatu dan Ciketing Udik. Warga merasa sekolah bertaraf internasional adalah kompensasi yang setimpal untuk penderitaan mereka selama bertahun-tahun hidup bertetangga dengan ratusan ton sampah warga ibu kota.
BACA JUGA: Taman Depan Balai Kota Ikut Jadi Korban Unjuk Rasa FPI
”Permintaan pembangunan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional di Bantargebang ini merupakan salah satu poin dari lima poin yang warga inginkan,” terang Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Bantargebang, Abdul Somad, Kamis (13/10).
Poin lainnya adalah pembebasan seluruh biaya operasional sekolah. Lalu, penyediaan sarana angkutan bus sekolah di masing-masing kelurahan, serta pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas.
BACA JUGA: Pak Ahok! Baca Ancaman Rizieq ini
Terakhir, penyelenggaraan program kejar paket A,B dan C secara gratis yang juga diperuntukkan bagi warga Bantargebang yang tidak bisa membaca dan menulis.
”Kami minta Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi mendengar keinginan kami itu. Selama 30 tahun keberadaan TPST Bantargebang, bantuan pendidikan tidak pernah dirasakan warga,” kata Abdul juga.
BACA JUGA: Ini Ancaman Massa AntiAhok Sebelum Membubarkan Diri
Data yang dimiliki Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Bekasi, di Kecamatan Bantargebang terdapat 26 sekolah dasar (SD) yang terdiri dari 16 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta. Di sana juga terdapat tujuh SMP (dua negeri dan lima swasta).
Sedangkan untuk sekolah menengah di sana terdapat satu SMA Negeri serta empat SMK yang terdiri dari satu SMK negeri dan tiga SMK swasta. Selama ini, kata Abdul juga, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat kelurahan hanya fokus pada sektor pembangunan fisik.
Seperti pembangunan jalan, masjid, posyandu dan sarana umum lainnya. Padahal masih banyak anak-anak di tiga kelurahan yang lokasinya dekat dengan TPST Bantargebang yang tidak mendapat pendidikan secara laik. Bahkan, kata dia, uang kompensasi bau (community development) yang diterima warga Rp 300.000 per bulan dianggap kurang.
”Malah dana itu selalu dipotong Rp 100.000 dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah setempat. Sementara sisa uangnya digunakan untuk keperluan lain seperti membeli air karena kualitas air di sana tidak bagus,” cetusnya juga.
Menurutnya juga, timbunan sampah di TPST Bantargebang memberikan dampak negatif terhadap warga dan lingkungan sekitar, seperti rentan merebaknya penyakit diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gatal-gatal dan dampak sosial lainnya.
Seperti air tanah yang buruk serta lingkungan yang tidak sehat. Belum lagi citra Kecamatan Bantargebang yang banyak disebut warga daerah tempat pembuangan sampah.
”Sangat banyak dampak negatif akibat TPST oleh warga Bantargebang. Karena itu kami minta tuntutan kami dipehuni,” ungkapnya juga.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Agus Enap mengatakan kalau jumlah sekolah di wilayah itu sudah cukup. Dia mengatakan itu berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Bantargebang yang berjumlah 112.167 jiwa.
Lantaran bukan hanya sekolah negeri saja yang berdiri di daerah itu tapi juga sekolah swasta. ”Pembangunan sekolah di suatu wilayah itu mengacu ke jumlah penduduk. Kalau yang ada sekarang saya kira jumlah sekolah sudah cukup,” jelasnya.
Memang, ujarnya juga, masalahnya pada biaya sekolah yang memang masih cukup mahal terutama untuk sekolah swasta. Tapi, kata Agus juga, semuanya telah diupayakan pemerintah daerah dengan berbagai bantuan. Misalkan, dengan bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan daerah.
Ditambah lagi beasiswa bagi siswa miskin. ”Setiap siswa yang sekolah di swasta di Kecamatan Bantargebang tetap mendapat bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Agus menambahkan, untuk bantuan BOS SD memperoleh Rp 800 ribu per tahun per siswa. Sedangkan untuk BOS siswa SMP bantuan yang diberikan Rp 1 juta per tahun untuk setiap siswa dan bantuan BOS untuk SMA/SMK nilainya mencapai Rp 1,5 juta per tahun per siswa.
”Membangun sekolah negeri terkendala lahan. Makanya kami berdayakan sekolah swasta,” cetusnya. (dny/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Metromini Makan Korban Lagi
Redaktur : Tim Redaksi