Merasa dianaktirikan, membuat ratusan ribu warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Bekasi tidak akan mencoblos atau golput (golongan putih, Red) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bekasi yang akan digelar pada 12 Maret 2012 mendatang. Untuk diketahui, bagian pesisir utara Kabupaten Bekasi terdiri dari 13 kecamatan.
Yakni, Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong, Cabang Bungin, Sukawangi, Tambelang, Sukakarya, Sukatani, Tambun Utara, Tambun Selatan, Pabayuran, Cibitung dan Kecamatan Karang Bahagia. Sebelumnya, 13 kecamatan sejak 2005 lalu berjuang ingin memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Bekasi.
Mereka ingin membentuk wilayah otonom sendiri. Ironis memang, lantaran daerah utara Kabupaten Bekasi kaya akan minyak dan gas tapi minim dengan sentuhan pembangunan. Bayangkan, akibat minimnya fasilitas dan kesehatan, membuat warga Kecamatan Muara Gembong dan Kecamatan Tarumajaya lebih nyaman berobat dan menyekolahkan anaknya ke DKI Jakarta atau Kota Bekasi.
Ketua Aliansi Utara, Sanusi Nasihun mengatakan jumlah warga pesisir utara yang tidak mencoblos lebih dari 300.000 orang. ”Itu yang saya ketahui. Bila warga utara Kabupaten Bekasi berjumlah 1 juta orang, berarti yang golput seperempat lebih warga yang tinggal di 13 kecamatan di bagian utara,” terangnya kepada INDOPOS (JPNN Grup) beberapa hari lalu.
Dia juga mengatakan, terbanyak warga yang enggan mencoblos berasal dari Kecamatan Babelan dan Tarumajaya. Saat ini Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa. Kebanyakan warga Kabupaten Bekasi tinggal di bagian selatan yang lebih merata pembangunannya. Jadi jangan heran, warga selatan kabupaten itu berjumlahnya lebih dari 1,6 juta jiwa.
Sedangkan di wilayah utara hanya tinggal 1 juta warga yang kebanyakan berprofesi nelayan dan petani. Sanusi juga mengatakan, kebanyakan warga yang golput tinggal di puluhan perumahan. Alasan mereka enggan menggunakan hak pilihnya, kata Sanusi lagi, lantaran siapapun yang akan menang dalam Pilbup Bekasi nasib mereka tidak akan berubah dan tidak akan diperhatikan.
”Toh siapapun yang nantinya jadi bupati, tidak akan membawa perubahan kepada nasib warga pesisir utara. Apalagi, selama ini kami dianaktirikan dalam berbagai pembangunan,” cetus Sanusi yang juga tokoh masyarakat utara Kabupaten Bekasi.
Dia juga menegaskan, warga utara Kabupaten Bekasi tetap mendorong adanya pemisahan pemerintahan dari wilayah Kabupaten Bekasi.
”Satu-satunya yang akan membuat warga pesisir utara terangkat kesejahteraannya hanya dengan membentuk pemerintahan sendiri. Apalagi wilayah kami kaya migas tapi warganya miskin. Kami menargetkan usai Pemilukada Kabupaten Bekasi pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi harus rampung,” ungkapnya lagi.
Sanusi juga menyindir KPUD Kabupaten Bekasi yang minim menggelar sosialisasi Pilbup Bekasi kepada warga pesisir. Walau dia mengakui ada satu atau dua digelar acara sosialisasi tapi warga lebih memilih melaut untuk mencari ikan atau bertani daripada mengikuti acara Pilbup Bekasi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris KPUD Kabupaten Bekasi Mumuh Mulyana mengatakan sudah menggelar sosialisasi Pilbup Bekasi di semua wilayah. ”Sosialisasi Pilbup Bekasi sejak 2011 lalu,” terangnya. Adapun teknisnya, KPUD bekerjasama dengan LSM setempat. ”Ada 30 LSM yang menjadi partner kerja sosialisasi kami. Acaranya berupa workshop,” ungkapnya juga.
Saat ditanya INDOPOS (JPNN Grup) banyak warga pesisir utara enggan datang ke workshop lantaran memilih melaut dan bertani" Mumuh menyerahkan kepada LSM yang melakukan sosialisasi. ”Tugas kami menyediakan logistik dan narasumber sosialisasi. Kalau ketidakhadiran warga itu tanggungjawab LSM mitra kami,” cetusnya. Untuk diketahui, Pilbup Bekasi 2012 memakan dana Rp 35 miliar. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incumbent Dilirik Banyak Pengusaha
Redaktur : Tim Redaksi