Salah satu tokoh masyarakat, Daryono Moane mengatakan, solusi tanah adat Mandati yang sekarang menjadi persoalan mengemuka di publik Wakatobi, harus secepatnya diselesaikan dan itu membutuhkan penyelesaian langsung dari bupati wakatobi.
Lokasi sekolah tinggi perikanan yang terletak di Matahora itu saat ini, sudah diduduki rakyat. Makanya, ada tiga langkah penyelesaian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proses pembesanl lahan tersebut.
Tiga langkah penyelesaian itu, pertama bupati harus membatalkan jual beli tanah terhadap lokasi pembangunan sekolah tinggi itu, kedua, mencabut SK penunjukan lokasi STP di Matahora dan ketiga, melaporkan orang-orang yang menerima uang dengan pidana penipuan dan persekongkolan jahat.
Ketiga langkah penyelesaian tersebut, lanjut pria yang juga anggota DPRD Wakatobi, merupakan sikap resmi masyarakat Mandati dan harus direspon pihak-pihak terkait, sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.
Hal yang tidak bisa diterima, adanya pihak-pihak yang mengklaim jika lokasi STP, kemudian bertindak sebagai pihak yang menerima uang atas pembebasan lokasi pembangunan STP. Padahal lokasi pembangunan STP itu, merupakan tanah adat warga Mandati yang harus melalui lembaga adat jika harus diperuntukkan untuk kegiatan lain.
"Pembebasan lahan dengan mengeluarkan dana daerah kepada pihak-pihak yang menerima dana sebelumnya, merupakan konspirasi dan hal itu sudah merupakan tindakan penipuan yang harus diadukan kepada pihak berwajib," kata Daryono seperti yang dilansir Kendari Pos (JPNN Group), Kamis (25/10).
Lokasi pembangunan STP itu tidak ada lagi aktivitas pembangunan, sehingga gedung sekolah tinggi itu tidak tuntas pembangunannya. Tampak juga penempatan sejumlah patok, sebagai tanda pendudukan warga atas lokasi itu. (cr1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemekaran Sebatik Ranah Provinsi
Redaktur : Tim Redaksi