jpnn.com, TEL AVIV - Ratusan ribu warga Israel berdemonstrasi di puluhan titik di seluruh negeri, termasuk Tel Aviv, Yerusalem Barat, Haifa, Birussebi, Herzliya dan Rehoyot, Sabtu (29/7).
Gelombang unjuk rasa ini adalah kelanjutan dari aksi massa yang sudah berlangsung selama 30 pekan terakhir demi menolak rencana PM Benjamin Netanyahu merombak sistem kehakiman negara.
BACA JUGA: Kekerasan Meningkat di Tepi Barat, PBB Kecam Israel dan Palestina
Pemimpin demonstrasi Shikhma Bressler menyeru agar perlawanan diperbesar setelah pemerintah mengajukan amandemen undang-undang yudisial ke parlemen.
Pengunjuk rasa memblokir jalan raya dekat persimpangan Karkur di Israel utara, sementara sejumlah pemimpin oposisi turut serta dalam unjuk rasa di berbagai wilayah Israel.
BACA JUGA: Israel Makin Biadab, Malaysia Salahkan Negara-Negara Barat
Menteri Kehakiman Yariv Levin pada 5 Januari mengumumkan amendemen yudisial yang meliputi langkah-langkah seperti mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung dan memberikan pemerintah kendali lebih besar dalam menunjuk hakim.
Netanyahu awalnya menunda amandemen itu pada 27 Maret akibat unjuk rasa dan pemogokan yang meluas. Namun dia mengatakan RUU itu akan ditinjau kembali setelah rancangan anggaran 2023-2024 disetujui pada akhir Mei.
BACA JUGA: Warga Sipil Israel Serentak Serang Properti Palestina di Berbagai Lokasi
Setelah negosiasi dengan pihak oposisi menemui jalan buntu, pemerintah belakangan memulai kembali proses amandemen itu.
Sebagai bagian dari amandemen itu, pemerintah berniat mengajukan RUU tersebut kepada Knesset untuk disetujui lewat pemungutan suara kedua dan ketiga pada 24 Juli.
RUU ini berusaha menghilangkan pengawasan Mahkamah Agung terhadap pemerintah.
Sebagai tanggapan atas perubahan UU kehakiman itu, ribuan warga Israel, termasuk para pilot pesawat tempur, perwira kapal selam dan unit elit lainnya, yang menentang perubahan itu, memutuskan mengundurkan diri dari dinas cadangan sukarela. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif