jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Mendesak agar Gubernur Anies Baswedan tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta dan mencari jalan keluar yang rasional, karena dinilai menyengsarakan masyarakat.
Langkah ini diambil setelah mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat Jakarta, di antaranya pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta.
BACA JUGA: Anies Janji Beri Pinjaman Modal untuk Pelaku Usaha yang Terdampak Kericuhan Unjuk Rasa
"Kami terima banyak pengaduan masyarakat. Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran yang praktis selama empat minggu ini tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta," terang Dwi Rio Sambodo, sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pesan elektroniknya, Sabtu (10/10).
Dia melanjutkan,selama masa PSBB Transisi Tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif COVID-19 sebelum dan selama 4 minggu PSBB ketat di DKI Jakarta.
BACA JUGA: Kantor Dinas Anies Baswedan Tak Luput jadi Sasaran Amukan Massa, Kayak Begini
Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB Ketat diberlakukan dari 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1150 kasus per hari.
Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan.
BACA JUGA: Anies Baswedan Bilang Gedung Parlemen Harus Ditutup, Sekjen DPR: Tidak Bisa
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," tegasnya.
Dunia usaha dan masyarakat kecil, lanjut Dwi Rio, bukannya tidak melakukan adaptasi untuk sekadar bisa bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini, beberapa usaha makanan yang kesulitan untuk menjual makanan mereka karena aturan PSBB ketat.
Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan mereka berjualan makanan mereka di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan.
Pajak restoran pada 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar 2,4 Triliun rumah kepada kas daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat Kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.
"Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu kedepannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu," paparnya
Atas dasar itulah, Fraksi PDI Perjuangan meminta PSBB ketat ini tidak perlu diperpanjang. Pengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan.
"Tidak perlu malu untuk mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya. Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika Pemda bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad