POSO - Warga Poso belum melupakan derita "babak belurnya" 14 warga Kalora dan Tambarana usai diperiksa polisi. Saat diberi kesempatan berbicara oleh Kapolri Timur Pradopo, hampir seluruhnya mengeluhkan kinerja polisi yang dianggap represif terhadap warga masyarakat dalam menjalankan tugas operasi penegakan hukum di Poso, Sulawesi Tengah.
Khususnya terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga desa Kalora dan Tambarana beberapa pekan lalu. Meskipun pada akhirnya, warga dilepas karena tak terbukti sebagai bagian kelompok sipil bersenjata yang menyerang dan menewaskan empat personil Brimob di Poso.
"Yang disesalkan masyarakat kenapa polisi tidak mengejar kelompok bersenjata yang telah menyerang dan menewaskan rekannya. Justru pasukan polisi malah memilih balik kanan dan menangkapi warga di desa yang tak tau apa-apa," kritik tokoh muslim Poso, Hi Adnan Arsal di hadapan Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN di Poso, Rabu (2/1).
Yang diharapkan warga masyarakat saat itu, lanjut dia, adalah polisi terus mengejar pelaku penyerangan polisi. Sehingga demikian akan jelas dan terungkap siapa para pelaku penyerangan itu. Terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga Poso ini, Adnan Arsal akan membawanya ke Komnas HAM di Jakarta.
Kritik juga disuarakan tokoh pemuda Kristen Frits Sampurnama. Kata dia berlarut-larutnya kasus kekerasan di Poso karena aparat penegak hukum (polisi) tidak maksimal dalam bekerja. "Yang masyarakat harap, polisi bekerja maksimal. Sehingga persoalan yang ada bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik," kata Frits juga dihadapan Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN.
Pada umumnya kata dia, warga Poso dihadapan petinggi Polri dan TNI itu meminta polisi bisa menuntaskan kasus Poso hingga ke akarnya. "Jangan cuma batang dan rantingnya. Tapi cabut juga akarnya," ujar Imam Moengko mengibaratkan soal penyelesaian kasus kekerasan di Poso. (bud/awa/jpnn)
Khususnya terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga desa Kalora dan Tambarana beberapa pekan lalu. Meskipun pada akhirnya, warga dilepas karena tak terbukti sebagai bagian kelompok sipil bersenjata yang menyerang dan menewaskan empat personil Brimob di Poso.
"Yang disesalkan masyarakat kenapa polisi tidak mengejar kelompok bersenjata yang telah menyerang dan menewaskan rekannya. Justru pasukan polisi malah memilih balik kanan dan menangkapi warga di desa yang tak tau apa-apa," kritik tokoh muslim Poso, Hi Adnan Arsal di hadapan Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN di Poso, Rabu (2/1).
Yang diharapkan warga masyarakat saat itu, lanjut dia, adalah polisi terus mengejar pelaku penyerangan polisi. Sehingga demikian akan jelas dan terungkap siapa para pelaku penyerangan itu. Terkait kasus salah tangkap polisi terhadap 14 warga Poso ini, Adnan Arsal akan membawanya ke Komnas HAM di Jakarta.
Kritik juga disuarakan tokoh pemuda Kristen Frits Sampurnama. Kata dia berlarut-larutnya kasus kekerasan di Poso karena aparat penegak hukum (polisi) tidak maksimal dalam bekerja. "Yang masyarakat harap, polisi bekerja maksimal. Sehingga persoalan yang ada bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik," kata Frits juga dihadapan Kapolri, Panglima TNI dan kepala BIN.
Pada umumnya kata dia, warga Poso dihadapan petinggi Polri dan TNI itu meminta polisi bisa menuntaskan kasus Poso hingga ke akarnya. "Jangan cuma batang dan rantingnya. Tapi cabut juga akarnya," ujar Imam Moengko mengibaratkan soal penyelesaian kasus kekerasan di Poso. (bud/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rumah Terendam Banjir, Warga Dievakuasi
Redaktur : Tim Redaksi