jpnn.com, KUPANG - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai bahwa kerumunan warga yang terjadi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, merupakan reaksi spontanitas yang membuktikan kerinduan dan kecintaan masyarakat NTT atas sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke daerah itu merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga, apalagi sudah dua kali ditunda kedatangannya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim, Bang Emrus Bereaksi Begini
"Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara," kata Emilia Nomleni, di Kupang, Sabtu (27/2).
Bagi masyarakat di Maumere dan di Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi merupakan hal yang patut dibanggakan.
BACA JUGA: Kronologi Kecelakaan Maut di Magelang, Banyak Korban Jiwa
"Kami memahami kondisi masyarakat dengan adanya COVID-19, tetapi tentunya Presiden dengan adanya COVID-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugasnya," ujar dia.
Politisi PDIP itu menambahkan bahwa masyarakat pada kedua daerah itu tentunya paham dengan adanya kondisi COVID-19 seperti saat ini, tetapi hanya karena kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin negara tentu hal ini tak bisa dibendung.
BACA JUGA: Polisi Membuka 3 Drum, Astaga Isinya
Masyarakat di daerah itu tentunya merasa bahwa momen kehadiran presiden itu tak akan terulang lagi, sehingga momen seperti itu tak boleh dilewatkan.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayunna mengatakan bahwa kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong oleh ibu-ibu, di luar dari dugaan aparat keamanan.
"Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo," katanya.
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa jika berbicara soal protap protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, menurut dia, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.
"Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga," ujar dia. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti